Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Inisiatif ini merupakan respons terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan komitmen pemerintah untuk terlibat dalam pembentukan DKBN. Pernyataan ini disampaikan di sela-sela acara di Universitas Pertamina Jakarta pada Kamis (1/5/2025). Yassierli menjelaskan bahwa pembahasan mengenai pembentukan DKBN masih dalam tahap awal, sehingga belum banyak informasi yang dapat dibagikan. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi beberapa aspek penting yang akan menjadi fokus pembahasan, termasuk pelibatan berbagai lembaga terkait.

"Kita akan melihat bagaimana keterlibatan lembaga-lembaga yang sudah ada, seperti Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional yang ada di seluruh daerah," ujarnya.

Senada dengan Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyampaikan bahwa usulan pembentukan DKBN masih dalam tahap pengkajian. Pemerintah akan menggandeng perwakilan buruh dalam proses ini untuk memastikan bahwa dewan yang terbentuk benar-benar representatif dan efektif dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.

"Usulan ini berasal dari aspirasi para buruh, dan Bapak Presiden mencoba untuk mengkaji lebih lanjut. Kita akan melihat bagaimana perkembangannya ke depan," kata Immanuel Ebenezer.

Lebih lanjut, Immanuel Ebenezer menjelaskan bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh idealnya dipimpin oleh perwakilan buruh atau kalangan profesional yang memiliki kompetensi untuk menyusun laporan dan strategi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa DKBN dapat bekerja secara efektif dan memberikan dampak positif bagi para buruh.

Inisiatif pembentukan DKBN pertama kali diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan Monas, Jakarta. Prabowo Subianto menyatakan bahwa DKBN akan menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya penghapusan sistem outsourcing yang merugikan pekerja. Dewan ini akan beranggotakan tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia dan bertugas memberikan masukan kepada Presiden terkait perbaikan undang-undang dan regulasi yang tidak berpihak kepada buruh.

Selain itu, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional juga akan bertugas untuk mengkaji iklim investasi di Indonesia. Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan investor. Ia menyadari bahwa investasi sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, DKBN diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus melindungi hak-hak pekerja.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan:

"Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional”.

Presiden Prabowo Subianto juga memberikan penjelaskan:

“Kita ingin hapus outsourcing tapi saudara kita juga harus realistis harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,”.