Polemik muncul terkait penanganan siswa bermasalah. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan program pembinaan intensif di lingkungan militer, sementara Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memilih pendekatan yang berlandaskan pada sistem hukum dan peran keluarga.

Usulan Dedi Mulyadi, yang dilontarkan pada akhir April 2025, menargetkan siswa dengan catatan perilaku buruk, indikasi pergaulan bebas, atau bahkan keterlibatan dalam tindak kriminal. Program ini dirancang untuk memberikan pembinaan karakter dan perilaku selama enam bulan di barak militer, di mana siswa tidak akan mengikuti kegiatan belajar formal. TNI akan berperan aktif dalam menjemput siswa dari rumah dan mendampingi selama proses pembinaan.

Dedi Mulyadi merencanakan implementasi program ini mulai awal Mei 2025, dengan fokus awal pada daerah-daerah yang dianggap rawan di Jawa Barat. Ia menekankan bahwa program ini akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari wilayah yang siap dan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Kerjasama dengan TNI dan Polri menjadi kunci dalam pelaksanaan program ini.

Namun, usulan ini mendapat tanggapan kritis dari Ahmad Luthfi. Menurut Luthfi, yang memiliki latar belakang sebagai mantan Wakil Kapolres Solo, penanganan anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran seharusnya dikembalikan kepada orang tua. Sementara itu, bagi anak-anak yang telah mencapai usia dewasa dan melakukan tindak pidana, proses hukum harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Luthfi berpendapat bahwa aturan yang ada sudah cukup jelas dalam menangani kenakalan remaja, sehingga tidak perlu menciptakan solusi-solusi baru yang dianggapnya tidak sesuai dengan koridor hukum. Ia menegaskan pentingnya mengembalikan tanggung jawab kepada orang tua dan guru dalam membimbing dan mengawasi perilaku anak-anak.

Perbedaan pandangan antara kedua gubernur ini mencerminkan kompleksitas dalam mencari solusi efektif untuk mengatasi masalah kenakalan remaja. Sementara Dedi Mulyadi menekankan pentingnya pembinaan karakter yang intensif melalui pendekatan militer, Ahmad Luthfi lebih mengedepankan penegakan hukum dan peran aktif keluarga dalam mendidik anak-anak.