Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Jakarta menjadi tonggak penting dalam upaya menuntaskan permasalahan tunggakan ijazah. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, secara simbolis menyerahkan bantuan pemutihan biaya ijazah kepada 371 siswa dalam upacara peringatan yang berlangsung di Balai Kota, Jumat (2/5/2025).

"Masih terdapat 6.652 ijazah yang tertahan di sekolah," ungkap Pramono, menggambarkan skala permasalahan yang dihadapi. Bantuan yang disalurkan ini merupakan kelanjutan dari tahap pertama yang telah memberikan manfaat bagi 117 siswa, dengan total dana yang digelontorkan mencapai Rp1,69 miliar. Pramono berharap, program ini dapat menghapus kendala finansial yang menghalangi warga Jakarta untuk memperoleh ijazah mereka, sehingga membuka jalan bagi pendidikan lanjutan dan peluang kerja yang lebih baik.

Dalam amanatnya sebagai inspektur upacara, Pramono menyampaikan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menekankan makna Hardiknas sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam memajukan pendidikan bangsa. UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, karena pendidikan merupakan hak asasi dan hak sipil yang fundamental.

Lebih lanjut, Pramono menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga pembentukan karakter dan kepribadian bangsa. Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung transformasi pendidikan, termasuk:

• Pembelajaran mendalam (deep learning)
• Penerapan tes kemampuan akademik (TKA)
• Pengenalan materi koding dan kecerdasan artifisial (AI) di sekolah-sekolah

Selain itu, pendidikan karakter juga menjadi fokus utama, dengan program "Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat" yang bertujuan menanamkan nilai-nilai hidup sehat, rajin belajar, beribadah, dan peduli terhadap lingkungan sosial sejak usia dini.

Inisiatif pemutihan ijazah ini merupakan bagian dari program prioritas 100 hari kerja Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, yang menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta.