Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan saat peluncuran Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SDN 05 Cimahpar, Bogor Utara, Jawa Barat, pada hari Jumat (2/5/2025).

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa peningkatan gaji hakim merupakan salah satu upaya strategis untuk memastikan independensi dan integritas lembaga peradilan. Beliau menekankan bahwa dengan kesejahteraan yang memadai, hakim diharapkan tidak akan rentan terhadap praktik suap atau korupsi yang dapat merusak penegakan hukum.

"Saya sedang merencanakan bagaimana menaikkan gaji para hakim kita, agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli sehingga hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik," tegas Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan, terutama para pejabat dan birokrat, untuk tidak menyalahgunakan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat.

"Para pejabat, para birokrat yang diangkat, dibiayai oleh negara, digaji oleh negara, hendaknya anggaran untuk rakyat, anggaran untuk pelayanan rakyat, hendaknya jangan diselewengkan, jangan dikorupsi dengan segala akal," imbuhnya.

Rencana peningkatan gaji hakim ini bukan kali pertama diungkapkan oleh Prabowo. Sebelumnya, pada awal April 2025, beliau juga menyampaikan hal serupa dalam sebuah wawancara di kediamannya. Saat itu, Prabowo menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya kasus korupsi dan bertekad untuk meningkatkan gaji hakim secara signifikan sebagai salah satu solusi.

Prabowo juga telah menginstruksikan Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara untuk segera membahas dan merealisasikan rencana ini. Selain peningkatan gaji, Prabowo juga berupaya untuk meningkatkan fasilitas dan sarana pendukung bagi hakim, termasuk penyediaan rumah dinas yang layak.

"Hakim harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Saya juga beri petunjuk agar hakim punya rumah dinas yang layak. Ini sedang dikerjakan Menteri Perumahan. Kalau tidak salah, hakim kita di seluruh Indonesia tidak sampai 10.000 orang," jelas Prabowo.

Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem peradilan yang bersih, adil, dan berwibawa, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Hakim

• Peningkatan Gaji: Langkah utama adalah menaikkan gaji hakim agar mereka tidak mudah tergoda suap.
• Fasilitas yang Layak: Menyediakan rumah dinas yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat hakim.
• Pengawasan Ketat: Menerapkan sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik korupsi dan penyelewengan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan para hakim dapat bekerja dengan lebih profesional dan berintegritas, sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.