Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan penegasan partainya untuk tetap solid mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, merespons adanya desakan dari sejumlah purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan penggantian Gibran dari posisi Wakil Presiden.

Pernyataan ini disampaikan Bahlil seusai membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Jawa Tengah di Semarang pada Jumat malam. Bahlil menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan proses Pemilu telah selesai sesuai dengan konstitusi.

Menanggapi usulan penggantian Wakil Presiden, Bahlil menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku. Namun, ia menegaskan bahwa Golkar akan berada di garda terdepan dalam mendukung pemerintahan hasil Pemilu 2024.

"Jika ada pihak-pihak yang berpikir di luar koridor hukum, kami serahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku. Golkar akan berjuang, mempertahankan, dan mengawal program-program dari Presiden dan Wakil Presiden," ujar Bahlil.

Bahlil juga memberikan semangat kepada kader Golkar di Jawa Tengah untuk terus bekerja dan menjaga konsolidasi politik menjelang Pemilu 2029. Meskipun demikian, ia belum memberikan pernyataan resmi apakah Golkar akan kembali mengusung Gibran pada Pilpres mendatang.

"Saat ini kami fokus bekerja dan mendukung pemerintah sebagai konsekuensi dari partai yang mengusung atau mendukung," kata Bahlil.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI-Polri mengusulkan kepada MPR untuk mencopot Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Forum ini terdiri dari ratusan purnawirawan dari berbagai tingkatan, termasuk jenderal, laksamana, marsekal, dan kolonel.

Beberapa tokoh senior yang turut menandatangani usulan tersebut antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Deklarasi mereka memuat delapan poin utama, termasuk penolakan terhadap kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), penggunaan tenaga kerja asing, dan reshuffle kabinet terhadap menteri yang diduga terlibat korupsi.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah usulan penggantian Wakil Presiden, dengan alasan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden dianggap melanggar hukum acara dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Poin-poin Deklarasi Forum Purnawirawan:

• Penolakan terhadap kebijakan pembangunan IKN
• Penolakan terhadap penggunaan tenaga kerja asing
• Desakan reshuffle kabinet terhadap menteri yang diduga terlibat korupsi
• Usulan penggantian Wakil Presiden
• Penolakan terhadap kebijakan lainnya

Golkar sebagai salah satu partai utama dalam koalisi pemerintahan, menunjukkan sikap yang jelas dalam mendukung kepemimpinan Prabowo-Gibran. Penegasan ini menjadi penting di tengah berbagai dinamika politik yang berkembang setelah Pemilu 2024.