Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya terhadap kebebasan pers meskipun terdapat penyesuaian anggaran belanja iklan media massa dalam APBD 2025. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa dukungan terhadap media tidak semata-mata diukur dari besaran alokasi dana iklan, melainkan dari transparansi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik.

"Apakah keberpihakan kepada pers harus diukur dari nilai kontrak kerja sama media atau besarnya biaya yang dialokasikan? Saya rasa tidak," ujar Dedi di Rindam III Siliwangi, Bandung, pada Jumat (2/5/2025). Menurutnya, komitmen Pemprov Jabar terhadap media tercermin dari keterbukaan informasi yang secara rutin disampaikan kepada awak media.

"Keberpihakan kepada pers terwujud ketika gubernur memberikan pernyataan terbuka kepada media, yang kemudian menjadi konsumsi publik dan turut mencerdaskan masyarakat," imbuhnya. Dedi menegaskan bahwa pemangkasan anggaran iklan tidak akan menghambat penyebaran informasi mengenai Jawa Barat. Ia bahkan meyakini bahwa pemberitaan tentang Jabar tetap mendapat perhatian luas di tingkat nasional.

"Meskipun anggaran diturunkan dari Rp 50 miliar menjadi Rp 3 miliar, apakah media di Jabar kehilangan sumber berita dan apakah beritanya menjadi tidak relevan? Justru menurut saya, saat ini pemberitaan mengenai Jawa Barat semakin banyak dibaca," kata Dedi.

Menanggapi pernyataan dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang menyebutnya sebagai "Gubernur Konten", Dedi menanggapi dengan santai. Ia berpendapat bahwa konten yang diproduksinya justru efektif dalam menekan pengeluaran rutin pemerintah untuk iklan.

"Tadi Pak Gubernur Kaltim menyebut saya Gubernur Konten. Alhamdulillah, melalui konten yang saya hasilkan, belanja rutin iklan pemerintah bisa ditekan secara signifikan," pungkasnya.

Berikut poin poin penting:

• Penegasan komitmen Pemprov Jabar terhadap kebebasan pers.
• Penekanan pada transparansi informasi sebagai bentuk dukungan terhadap media.
• Penyampaian bahwa pemangkasan anggaran iklan tidak menghambat penyebaran informasi tentang Jabar.
• Tanggapan terhadap julukan "Gubernur Konten" dari Gubernur Kaltim.