Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Budi Arie Setiadi, menyampaikan sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam upaya mewujudkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Inisiatif ini, yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan.

Budi Arie menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Ia meyakini bahwa dengan sinergi yang baik, koperasi dapat menjadi wadah yang kuat dan mandiri bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

"Masa depan gerakan koperasi ada di tangan seluruh warga bangsa. Saatnya kita bergerak dan maju bersama," ujar Budi Arie, seraya menambahkan bahwa kunci kemajuan dan kemandirian koperasi terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM), organisasi yang solid, dan sistem yang terintegrasi.

Adapun delapan tantangan utama yang diidentifikasi oleh Menkop UKM adalah:

• Rendahnya Partisipasi dan Kesadaran Kolektif: Minat masyarakat untuk terlibat aktif dalam koperasi masih perlu ditingkatkan, seiring dengan pemahaman akan pentingnya semangat gotong royong dan kolektivitas.
• Citra Negatif Koperasi: Kasus-kasus koperasi bermasalah dan praktik pinjaman online ilegal (pinjol) yang berkedok koperasi telah mencoreng citra koperasi di mata publik. Upaya pemulihan kepercayaan masyarakat menjadi krusial.
• Adaptasi Teknologi yang Lambat: Koperasi dinilai kurang responsif terhadap perkembangan teknologi. Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing koperasi.
• Skala Ekonomi dan Potensi Desa yang Bervariasi: Setiap desa memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda-beda. Strategi pengembangan koperasi perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing wilayah.
• Kapasitas SDM yang Tidak Merata: Kompetensi dan keterampilan SDM di setiap desa berbeda-beda. Program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM koperasi.
• Potensi Elite Capture: Pembentukan dan pengelolaan koperasi rentan terhadap intervensi atau dominasi oleh kelompok elit tertentu, yang dapat mengesampingkan kepentingan anggota secara keseluruhan.
• Kerentanan terhadap Fraud: Pengelolaan koperasi yang tidak profesional, transparan, dan akuntabel membuka peluang terjadinya praktik penyelewengan dan kecurangan.
• Keberlanjutan Lembaga dan Usaha: Keberlangsungan koperasi sebagai lembaga dan keberlanjutan usaha yang dijalankan menjadi tantangan tersendiri. Perencanaan yang matang dan pengelolaan yang profesional sangat dibutuhkan.

Selain fokus pada sektor-sektor umum, Kopdes Merah Putih juga akan merambah sektor perumahan. Pemerintah mempertimbangkan untuk melibatkan koperasi dalam penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat desa.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan tujuh unit usaha wajib yang harus dijalankan oleh Kopdes Merah Putih, antara lain:

• Kantor Koperasi
• Kios Pengadaan Sembako
• Unit Bisnis Simpan Pinjam
• Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan
• Apotek Desa/Kelurahan
• Sistem Pergudangan/Cold Storage
• Sarana Logistik Desa/Kelurahan

Inisiatif Kopdes Merah Putih ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan memanfaatkan potensi yang dimiliki, koperasi dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.