Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan strategis tersebut. Pengumuman ini mengakhiri spekulasi yang beredar luas terkait posisinya di pemerintahan.

Keputusan Hasan untuk mundur disampaikan melalui sebuah video yang direkam pada tanggal 21 April 2025, hari di mana ia masih menjalankan tugasnya seperti biasa. Dalam video tersebut, Hasan terlihat memimpin rapat dan berinteraksi dengan staf PCO tanpa memberikan indikasi apapun mengenai rencana pengunduran dirinya. Video tersebut kemudian diunggah ke kanal YouTube Total Politik pada tanggal 28 April 2025, menjadi pernyataan resmi pengunduran dirinya.

Arie Putra, dari Total Politik, mengungkapkan bahwa awalnya ia mengira perekaman aktivitas Hasan pada hari itu hanya untuk keperluan konten rutin. Namun, ia terkejut ketika mengetahui bahwa rekaman tersebut justru menjadi momen terakhir Hasan sebagai Kepala PCO.

Dalam video perpisahan tersebut, Hasan menjelaskan bahwa keputusannya untuk mundur telah dipikirkan secara matang dan tenang. Ia merasa sudah saatnya untuk memberikan kesempatan kepada figur lain yang dianggap lebih baik untuk memimpin komunikasi pemerintah. Hasan juga menegaskan bahwa keputusannya bukan merupakan reaksi spontan atau emosional.

Namun, di balik pernyataan resmi tersebut, sumber-sumber internal mengungkapkan adanya tekanan yang signifikan yang dialami Hasan selama beberapa bulan terakhir. Salah satu masalah utama adalah kesulitan anggaran yang menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji staf PCO. Hasan bahkan dikabarkan harus menalangi gaji puluhan staf setiap bulan karena anggaran negara belum cair.

Selain masalah keuangan, Hasan juga menghadapi kritik yang bertubi-tubi terkait pernyataan-pernyataannya yang dianggap kontroversial. Beberapa pernyataannya, termasuk komentarnya mengenai teror kepala babi kepada redaksi majalah Tempo dan cuitannya yang menuding masyarakat sipil pengkritik revisi UU TNI sebagai penyebar hoaks, menuai kecaman dari berbagai pihak.

Posisi Hasan semakin sulit ketika Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengkritiknya atas komunikasi pemerintahan yang dianggap buruk. Prabowo menyebut pernyataan Hasan sebagai "teledor" dan "keliru".

Lebih lanjut, penunjukan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara presiden pada tanggal 17 April 2025, dianggap sebagai bentuk delegitimasi terhadap kewenangan Hasan sebagai Kepala PCO. Sumber-sumber internal mengungkapkan bahwa Hasan merasa terkejut dengan keputusan tersebut, terutama karena sehari sebelumnya ia sempat diyakinkan oleh Letkol Teddy Indra Wijaya bahwa posisinya aman.

Pembentukan Tim Satuan Tugas Komunikasi (Satgas Komunikasi) juga dinilai sebagai indikasi ketidakpuasan terhadap kinerja PCO di bawah kepemimpinan Hasan. Satgas ini dibentuk secara informal untuk memperbaiki komunikasi kebijakan pemerintah yang selama ini dianggap kurang efektif.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang PCO juga tengah digugat ke Mahkamah Agung karena dianggap tumpang tindih dengan Kantor Staf Presiden (KSP).

Dalam situasi yang penuh tekanan tersebut, Hasan beberapa kali memberikan isyarat mengenai pengunduran dirinya kepada para staf. Ia kerap menyampaikan bahwa akan ada banyak pihak yang menginginkan posisinya dan meminta staf untuk tetap bekerja profesional tanpa melakukan pembelaan terhadap dirinya.

Saat ini, posisi Hasan diisi sementara oleh tiga deputi PCO secara kolektif kolegial sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala PCO. Namun, keputusan mengenai pengganti permanen Hasan masih menunggu arahan dari Menteri Sekretaris Negara.

Presiden Prabowo disebut-sebut telah mengantongi sejumlah nama sebagai calon pengganti Hasan. Salah satu kandidat yang mencuat adalah seorang pemimpin redaksi media massa yang sempat mewawancarai Prabowo.

Meskipun demikian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo belum menandatangani surat pengunduran diri Hasan. Prabowo masih ingin mempelajari surat tersebut dan mempertimbangkan apakah akan menerima pengunduran diri Hasan atau tidak.

Upaya untuk mendapatkan komentar langsung dari Hasan terkait alasan pengunduran dirinya belum berhasil hingga berita ini diturunkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga belum memberikan tanggapan terkait pembentukan Satgas Komunikasi.