Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengisyaratkan adanya potensi perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan dan struktur organisasi perusahaan-perusahaan pelat merah. Langkah ini merupakan respons terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya efisiensi di seluruh lini pemerintahan, termasuk di BUMN.

Fokus utama dari inisiatif ini adalah menekan pengeluaran operasional dan merampingkan birokrasi. Erick Thohir menyebutkan beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan, antara lain pembatasan perjalanan dinas dan pengurangan jumlah anggota dewan komisaris. Menurutnya, langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan BUMN yang lebih lincah dan responsif terhadap dinamika pasar.

"Kami sedang menjajaki berbagai cara untuk meningkatkan efisiensi," ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Senin (5/5/2025). "Arahan Bapak Presiden jelas, efisiensi harus menjadi prioritas. Ini bukan hanya soal memangkas anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai tambah maksimal bagi negara dan masyarakat."

Pembahasan mendalam mengenai strategi efisiensi ini akan dilakukan bersama dengan CEO Danantara, Rosan Roeslani. Erick Thohir berharap kolaborasi ini akan menghasilkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan bahwa efisiensi bukanlah sinyalemen terhadap penurunan kondisi ekonomi, melainkan upaya untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih cerdas dan strategis.

Berikut adalah beberapa area yang menjadi fokus utama dalam upaya efisiensi BUMN:

• Perjalanan Dinas: Evaluasi terhadap kebutuhan perjalanan dinas, dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk mengurangi pertemuan fisik dan biaya transportasi.
• Jumlah Komisaris: Peninjauan terhadap struktur dewan komisaris di setiap BUMN, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah anggota tanpa mengorbankan efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan.

Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi ini. Tujuannya adalah untuk memastikan BUMN tetap menjadi motor penggerak perekonomian nasional yang kuat dan berkelanjutan.