Pemerintah Kota Depok membuka peluang untuk mengadopsi program pendidikan berkarakter yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, dengan memanfaatkan keberadaan markas militer dan kepolisian di wilayahnya. Wali Kota Depok, Supian Suri, menyatakan bahwa Depok memiliki potensi untuk mendukung program tersebut, mengingat keberadaan satuan-satuan seperti Kostrad dan Brimob.

"Di Depok, kami memiliki Kostrad dan Brimob yang siap membantu jika program ini akan dilaksanakan di Kota Depok," ujar Supian Suri kepada awak media di Harjamukti, Selasa (6/5/2025). Pernyataan ini mengindikasikan kesiapan Pemkot Depok untuk menjalin kolaborasi dengan TNI dan Polri dalam mewujudkan program yang bertujuan membina anak-anak yang bermasalah melalui pendidikan militer.

Meski demikian, Supian Suri menekankan bahwa gagasan ini masih dalam tahap pengkajian, terutama terkait mekanisme anggaran yang diperlukan untuk mengirimkan anak-anak Depok ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha Batalyon Artileri Medan 9 di Bungursari, Purwakarta. Pemerintah Kota Depok juga mempertimbangkan kemungkinan bergabung dengan Purwakarta dalam pelaksanaan program ini.

"Ini juga masih akan kami hitung, memungkinkan tidak kalau kami bergabung dengan Purwakarta," katanya.

Supian Suri menegaskan komitmennya untuk merumuskan solusi terbaik yang dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya bagi orang tua yang menghadapi tantangan dalam mendidik anak-anak mereka.

"Mudah-mudahan kami juga bisa mewadahi khususnya buat orang tua yang mendapatkan ujian, punya anak-anak yang luar biasa, yang memang mungkin harus dididik melalui pendidikan TNI atau Polri," jelasnya.

Program pendidikan berkarakter yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat ini melibatkan TNI dan Polri dalam pelaksanaannya. Program ini bertujuan untuk membina siswa yang terindikasi nakal agar terhindar dari perilaku negatif, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina dan terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal. Program yang direncanakan akan berlangsung selama enam bulan ini akan menempatkan siswa di barak-barak yang disiapkan oleh TNI.

Selain program pendidikan berkarakter, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana menerapkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah setingkat SMA/SMK mulai tahun ajaran baru. Kurikulum ini bertujuan untuk membangun generasi muda yang tangguh dan berdaya saing tinggi, serta membentuk karakter bela negara di kalangan siswa. Setiap sekolah akan dilengkapi dengan pembina dari anggota TNI dan Polri untuk mendukung pelaksanaan kurikulum ini.

"Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah," tegas Dedi Mulyadi dalam keterangan resmi pada 5 Maret 2025.

Kehadiran anggota TNI dan Polri di sekolah diharapkan dapat menggali potensi siswa di berbagai bidang, serta menghindari siswa dari aktivitas tawuran, perkelahian antar pelajar, atau kenakalan remaja lainnya.