Isu mengenai dukungan Yenny Wahid terhadap pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dibantah secara tegas oleh putri dari Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid. Penegasan ini disampaikan Yenny Wahid di sela-sela acara Festival Kampo Mahawo (Kampung Damai) yang berlangsung di kantor Bupati Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada hari Selasa (6/5/2025).

"Saya perlu meluruskan kesalahpahaman yang berkembang, seolah-olah saya memberikan dukungan terhadap wacana pemakzulan. Itu sama sekali tidak benar," ujarnya.

Yenny Wahid menghormati kebebasan berpendapat yang disampaikan berbagai pihak, termasuk para purnawirawan TNI, terkait wacana pemakzulan Gibran. Ia menilai, opini yang disampaikan tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kegelisahan.

"Wacana adalah hak setiap orang. Semua orang, termasuk purnawirawan, berhak untuk beropini dan menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan mereka," jelas Yenny Wahid.

Meski demikian, Yenny Wahid mengingatkan bahwa wacana pemakzulan tidak serta merta dapat direalisasikan tanpa melalui mekanisme demokrasi yang berlaku. Ia menekankan pentingnya menghormati proses yang telah disepakati bersama.

"Semua proses harus mengikuti mekanisme yang telah disepakati. Ini adalah bagian dari komitmen kita bersama sebagai sebuah bangsa," tegasnya.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah menyampaikan delapan tuntutan terkait kondisi terkini. Salah satu poin dalam tuntutan tersebut menyinggung potensi pergantian Wakil Presiden, dengan alasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh sejumlah tokoh purnawirawan TNI, termasuk ratusan jenderal, laksamana, marsekal, dan kolonel.