Dalam sebuah forum silaturahmi Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), nama Try Sutrisno kembali mencuat ke permukaan, dikaitkan dengan kiprah para purnawirawan TNI dalam ranah politik praktis. Prabowo Subianto menyinggung bagaimana sejumlah senior TNI memilih jalur politik, termasuk mendirikan partai, sebagai wujud pengabdian kepada bangsa. Lantas, partai politik mana yang terafiliasi dengan nama besar Try Sutrisno?

Jejak Try Sutrisno di PKP

Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), sebelumnya dikenal sebagai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut. Didirikan pada tahun 1999, PKP lahir dari inisiatif bersama antara Try Sutrisno dan almarhum Jenderal TNI (Purn) Edi Sudrajat, yang sebelumnya merupakan tokoh sentral di Partai Golkar.

PKP mengalami beberapa kali perubahan kepemimpinan. Setelah Edi Sudradjat, tampuk ketua umum pernah dipegang oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, dan kemudian dilanjutkan oleh A.M. Hendropriyono, juga mantan Kepala BIN. Meskipun demikian, dominasi figur purnawirawan TNI dalam tubuh partai tidak serta merta menjamin kesuksesan elektoral. PKP hanya mampu mendudukkan wakilnya di DPR pada Pemilu 2004 (3 kursi) dan 2009 (1 kursi). Setelah itu, perolehan suara partai cenderung stagnan, tidak pernah melampaui ambang batas 2 persen.

Peran Try Sutrisno di PKP tidak hanya sebatas pendiri. Pada tahun 2021, ia didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina partai. Sekretaris Jenderal PKP, Said Salahudin, mengungkapkan kekagumannya atas dedikasi Try Sutrisno yang masih aktif berkontribusi bagi partai di usia senja. Perubahan nama dari PKPI menjadi PKP sendiri merupakan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 25 Mei 2021, yang juga menetapkan Mayor Jenderal TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien sebagai ketua umum periode 2021-2026.

Forum Purnawirawan dan Kontroversi

Selain kiprahnya di PKP, nama Try Sutrisno juga muncul dalam konteks yang berbeda, yakni sebagai salah satu tokoh yang menandatangani usulan Forum Purnawirawan TNI-Polri. Forum ini, yang beranggotakan ratusan purnawirawan jenderal, laksamana, marsekal, dan kolonel, menyampaikan sejumlah usulan yang cukup kontroversial, termasuk penolakan terhadap beberapa kebijakan pemerintah dan bahkan usulan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri mencakup delapan poin, yang menyoroti berbagai isu seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah menteri. Usulan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming, menjadi poin yang paling banyak menuai sorotan publik.

Keterlibatan para purnawirawan TNI dalam politik, baik melalui partai politik maupun forum-forum diskusi, mencerminkan dinamika hubungan antara militer dan politik di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengalaman dan pemikiran para purnawirawan masih relevan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa.