Markas Besar TNI, Jakarta – Komando Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum yang melibatkan personel militer. Penegasan ini disampaikan oleh Komandan Puspom TNI, Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto, usai membuka Rapat Koordinasi Teknis Polisi Militer TNI Tahun Anggaran 2025 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta.

"Polisi Militer TNI tidak akan menutupi setiap perkara atau kasus yang terjadi," tegas Mayjen TNI Yusri Nuryanto. "Kami akan selalu mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam penanganan setiap kasus." Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa TNI tidak akan memberikan impunitas kepada personel yang terbukti melanggar hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Danpuspom TNI juga mengapresiasi respon cepat jajaran Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) dalam menindaklanjuti berbagai kasus hukum yang menjadi perhatian publik. Beberapa kasus yang disoroti termasuk insiden penembakan di rest area Tangerang, kasus pembunuhan seorang jurnalis di Kalimantan Selatan, serta penembakan terhadap anggota kepolisian di Lampung.

• Penembakan di Rest Area Tangerang: Kasus ini melibatkan tiga oknum prajurit TNI Angkatan Laut yang diduga terlibat dalam penembakan seorang pengusaha rental mobil.
• Pembunuhan Jurnalis di Kalimantan Selatan: Oknum prajurit TNI AL juga diduga terlibat dalam kasus pembunuhan seorang jurnalis wanita di Banjarbaru.
• Penembakan Polisi di Lampung: Dua anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan yang menimpa tiga anggota kepolisian di Kabupaten Way Kanan.

"Seluruh kasus tersebut telah ditangani secara profesional dan berkasnya telah dilimpahkan kepada oditur militer untuk proses persidangan," jelas Mayjen TNI Yusri Nuryanto.

Lebih lanjut, Danpuspom TNI memastikan bahwa proses persidangan terhadap oknum prajurit yang terlibat dalam berbagai kasus pidana akan dilakukan secara terbuka. Hal ini sebagai wujud komitmen TNI dalam mewujudkan peradilan yang adil dan transparan. "Persidangan akan dilakukan secara terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi," imbuhnya.

Selain itu, Danpuspom TNI menekankan pentingnya sinergi antara TNI dengan berbagai pihak, termasuk media massa, kepolisian, dan kejaksaan, dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi TNI. Kerja sama yang baik dengan seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat meningkatkan citra positif TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara dan penegak hukum.