Penundaan Aksi Demonstrasi Pemuda Pancasila Blora

Rencana aksi demonstrasi yang sedianya akan dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora pada hari Rabu (7/5/2025) dibatalkan. Aksi tersebut rencananya akan menyasar tiga lokasi strategis, yakni Gedung DPRD, Kantor Kejaksaan Negeri, dan Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kabupaten Blora, Munaji, mengungkapkan alasan di balik penundaan ini. Menurutnya, ketidakhadiran para anggota DPRD di kantor menjadi faktor utama. Munaji menjelaskan bahwa para wakil rakyat tersebut sedang berada di luar kota dan baru akan kembali pada hari yang sama dengan jadwal demonstrasi.

"Tidak ada gunanya melakukan aksi demonstrasi jika tidak ada anggota dewan yang hadir untuk menerima aspirasi," ujar Munaji.

Menyikapi situasi ini, MPC PP Kabupaten Blora memutuskan untuk menunda aksi demonstrasi hingga Rabu, 14 Mei 2025. Munaji menegaskan bahwa penundaan ini bukan berarti pembatalan. Aksi tetap akan dilaksanakan pada tanggal yang telah ditentukan.

Latar Belakang Aksi Demonstrasi

Sebelumnya, ormas Pemuda Pancasila Blora berencana menggelar aksi unjuk rasa untuk menyoroti dugaan keterlibatan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam praktik sindikat minyak solar dan pertalite industri.

Munaji menjelaskan bahwa aksi ini dipicu oleh informasi mengenai seorang ASN yang diduga menjadi perantara dalam bisnis ilegal tersebut. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa oknum ASN tersebut diduga dilindungi oleh seorang anggota DPRD Blora.

"Kami tidak membenarkan adanya praktik seperti ini, terutama jika melibatkan unsur dari Dinas Pendidikan," tegas Munaji.

Menurut Munaji, keterlibatan ASN dalam bisnis minyak solar industri melanggar kode etik profesi dan berpotensi merugikan masyarakat serta negara. Ia mengklaim bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, perputaran minyak ilegal tersebut mencapai sekitar 27 ton per hari.

Dalam aksi demonstrasi yang akan datang, Pemuda Pancasila Blora akan mendesak Dinas Pendidikan untuk memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti terlibat. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya praktik serupa di kemudian hari.

"Kami berharap tindakan tegas ini dapat melindungi nama baik pemerintah daerah dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat," pungkas Munaji.