Pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat terhambat oleh aktivitas yang diduga melibatkan organisasi masyarakat (ormas). Keluhan ini disampaikan langsung oleh pihak manajemen BYD di Shenzen, China, kepada Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, saat kunjungan kerja.

Luther Panjaitan, Head of Marketing, PR & Government Relations BYD Indonesia, membenarkan adanya dinamika di lapangan terkait proyek tersebut. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan keterlibatan ormas, Luther menegaskan bahwa perusahaan saat ini fokus untuk menyelesaikan pembangunan pabrik sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu akhir tahun 2025.

Menanggapi isu ini, Eddy Soeparno mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik premanisme yang mengganggu investasi. Ia menekankan bahwa gangguan semacam ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah.

Kabar ini juga mendapat perhatian dari media asing, South China Morning Post, yang menyoroti bagaimana ambisi Indonesia untuk menjadi pusat kendaraan listrik di Asia Tenggara terancam oleh masalah lama, yaitu kelompok kriminal terorganisir atau preman. Artikel tersebut mengutip Ian Wilson, dosen senior di Murdoch University Australia, yang menyatakan bahwa keterlibatan preman dalam investasi besar bukanlah hal yang mengejutkan di Indonesia.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Nurul Ichwan, mengakui bahwa aksi premanisme sangat meresahkan investor. Ia berjanji akan segera berkomunikasi dengan pihak BYD untuk mencari tahu detail permasalahan dan mencari solusi. Ichwan juga meminta semua pihak untuk memahami pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif, mengingat persaingan global dalam menarik investasi semakin ketat.

Berikut adalah poin-poin penting yang muncul dari situasi ini:

• Gangguan Premanisme: Pembangunan pabrik BYD di Subang sempat mengalami gangguan yang diduga melibatkan ormas.
• Desakan Tindakan Tegas: Wakil Ketua MPR RI meminta pemerintah untuk menindak tegas praktik premanisme yang menghambat investasi.
• Sorotan Media Asing: Media China menyoroti ancaman premanisme terhadap ambisi Indonesia menjadi pusat kendaraan listrik.
• Respons Pemerintah: BKPM berjanji akan menindaklanjuti keluhan BYD dan mencari solusi untuk mengatasi masalah premanisme.
• Target Penyelesaian: BYD tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan pabrik sesuai jadwal, yaitu akhir 2025.

Situasi ini menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menarik investasi asing, terutama terkait dengan masalah keamanan dan kepastian hukum. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah premanisme dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.