Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) atas kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pujian ini dilontarkan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang disiarkan melalui kanal YouTube Ditjen Bina Keuangan pada Kamis (8/5/2025). Fokus utama rapat koordinasi ini adalah untuk memacu realisasi anggaran daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Dalam paparannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa optimalisasi belanja daerah memiliki peran krusial dalam menggerakkan roda perekonomian. Ia menjelaskan bahwa minimnya belanja pemerintah daerah dapat berdampak domino, mengurangi perputaran uang di masyarakat dan menghambat investasi sektor swasta akibat kurangnya stimulus. Oleh karena itu, percepatan realisasi APBD menjadi prioritas utama.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan evaluasi terhadap realisasi pendapatan dan belanja di seluruh provinsi di Indonesia. Ia secara khusus memberikan pujian atas kinerja Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi. Berdasarkan data evaluasi, realisasi pendapatan Jawa Barat mencapai 32 persen, sebuah angka yang dinilai sangat baik oleh Mendagri. Selain itu, kinerja belanja Provinsi Jawa Barat juga tercatat sebagai yang tertinggi di antara provinsi lainnya, yaitu sebesar 21,91 persen. Pencapaian ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa tingginya realisasi belanja menunjukkan perputaran uang yang baik di masyarakat, sementara cadangan anggaran yang masih mencukupi (sekitar 11 persen) memberikan ruang fiskal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau kebutuhan mendesak lainnya. Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang prudent dan responsif menjadi kunci keberhasilan Jawa Barat.

Selain Jawa Barat, Mendagri Tito Karnavian juga menyoroti beberapa daerah lain yang menunjukkan kinerja positif dalam realisasi APBD, antara lain:

• Yogyakarta: Realisasi belanja 21,73 persen dan pendapatan 29,76 persen.
• Sumatera Utara
• Banten
• Bangka Belitung
• Nusa Tenggara Barat (NTB)

Namun, Mendagri juga memberikan perhatian khusus pada kondisi keuangan Sulawesi Barat. Berdasarkan data evaluasi, belanja Sulawesi Barat (18,84 persen) lebih tinggi daripada pendapatan (16,51 persen). Kondisi ini mengindikasikan defisit anggaran, yang menurut Mendagri dapat membahayakan stabilitas keuangan daerah. Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah daerah kemungkinan akan mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya atau bahkan berutang. Mendagri mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja agar tidak terjadi defisit yang berkelanjutan.

DKI Jakarta juga mendapatkan sorotan dalam evaluasi tersebut. Meskipun realisasi pendapatan DKI Jakarta cukup baik (27,41 persen), namun masih berada di bawah Jawa Barat dan Sumatera Utara. Mendagri Tito Karnavian menekankan perlunya peningkatan realisasi belanja DKI Jakarta, yang saat ini baru mencapai 18,00 persen. Ia mengingatkan para kepala dinas untuk proaktif dalam merealisasikan anggaran agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Dalam penjelasannya, Mendagri Tito Karnavian memberikan panduan tentang cara membaca grafik realisasi pendapatan dan belanja daerah. Grafik berwarna biru menunjukkan pendapatan, sedangkan grafik batang berwarna hijau menunjukkan belanja. Jarak yang lebar antara grafik biru dan grafik batang menunjukkan bahwa pendapatan jauh lebih tinggi daripada belanja, sehingga terdapat banyak uang yang disimpan di bank. Sebaliknya, jika kedua grafik saling berdekatan, maka pendapatan dan belanja tidak terpaut jauh, sehingga cadangan uang lebih sedikit. Namun, kondisi yang paling mengkhawatirkan adalah ketika grafik biru berada di bawah grafik batang, yang mengindikasikan terjadinya defisit anggaran.

Dengan apresiasi yang diberikan oleh Mendagri, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuktikan kemampuannya dalam mengelola anggaran daerah secara efektif dan strategis. Keberhasilan ini menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.