Program Sarapan Gratis Pemprov DKI Terganjal Kebijakan Pusat: Fokus Beralih ke Renovasi Kantin Sekolah

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Wakil Gubernur Rano Karno, terpaksa membatalkan program unggulan mereka, yaitu penyediaan sarapan gratis untuk siswa sekolah. Program yang dijanjikan saat kampanye Pilkada Jakarta 2024 ini, semula direncanakan sebagai program prioritas 100 hari kerja pemerintahan mereka. Tujuannya mulia: memastikan seluruh siswa, khususnya dari keluarga kurang mampu, mendapatkan asupan nutrisi di pagi hari tanpa beban biaya tambahan. Konsepnya pun terinspirasi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah pusat, namun dengan fokus pada sarapan pagi. Pramono, yang mengaku berasal dari keluarga sederhana, menekankan pentingnya program ini bagi kesejahteraan warga Jakarta. Pelaksanaan program ini dirancang melibatkan 2.600 UMKM dan kantin sekolah di Jakarta, dengan pendanaan dari APBD DKI Jakarta. Bahkan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah mempertimbangkan penyesuaian APBD 2025 untuk mengakomodasi anggaran program ini. Proses koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga telah dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat.

Namun, rencana tersebut menemui kendala yang tidak terduga. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dalam sebuah acara retreat kepala daerah, menyatakan larangan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program yang serupa dengan MBG. Hal ini menjadi alasan utama pembatalan program sarapan gratis. Pramono Anung, dalam keterangan resminya, mengakui bahwa sebagai kepala daerah, ia harus mengikuti arahan pemerintah pusat. Oleh karena itu, anggaran yang telah disiapkan untuk program sarapan gratis dialihkan untuk program renovasi kantin sekolah di seluruh Jakarta. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kebersihan fasilitas makan siswa, secara tidak langsung tetap mendukung tujuan awal untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Perubahan ini memicu beragam reaksi, termasuk kekhawatiran dari pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, yang menyoroti potensi kebingungan masyarakat dan dampaknya terhadap alokasi anggaran untuk sektor pembangunan lain. Trubus juga mempertanyakan efisiensi anggaran yang cukup besar untuk program sarapan gratis, mengingat adanya program MBG dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan anak-anak Jakarta melalui program alternatif ini.

Pertimbangan dan Tantangan:

• Keselarasan Program: Pemerintah pusat menekankan pentingnya keselarasan program bantuan pangan untuk menghindari duplikasi dan inefisiensi anggaran.
• Alokasi Anggaran: Penggunaan APBD DKI Jakarta untuk program sarapan gratis menimbulkan perdebatan terkait alokasi anggaran dan potensi dampaknya pada program pembangunan lainnya.
• Keterlibatan UMKM: Program sarapan gratis awalnya dirancang untuk memberdayakan 2.600 UMKM, namun rencana ini terpaksa diubah mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
• Reaksi Publik: Pembatalan program sarapan gratis menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, memicu perdebatan publik mengenai prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
• Implementasi Renovasi: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini fokus pada renovasi kantin sekolah sebagai solusi alternatif untuk meningkatkan gizi dan kesejahteraan siswa.

Kesimpulan:

Pembatalan program sarapan gratis oleh Pemprov DKI Jakarta menunjukan tantangan koordinasi dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun menimbulkan kontroversi, perubahan fokus ke renovasi kantin sekolah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi siswa melalui peningkatan kualitas dan sanitasi fasilitas makan di sekolah. Ke depan, diperlukan koordinasi dan perencanaan yang lebih matang agar program-program bantuan sosial dapat berjalan efektif dan efisien.