Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi X, menyoroti pentingnya transparansi dan keterlibatan ahli sejarah yang kredibel dalam proses penulisan ulang sejarah nasional. Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap rencana pemerintah untuk menerbitkan narasi sejarah versi terbaru pada peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2025.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menekankan bahwa penyusunan sejarah harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai perspektif, sehingga menghasilkan interpretasi yang objektif dan komprehensif. Pernyataan ini muncul setelah rapat kerja antara Komisi X dan Kementerian Kebudayaan pada tanggal 23 April, di mana isu keterbukaan menjadi salah satu poin utama pembahasan. Irfani menilai bahwa penulisan ulang sejarah dapat menjadi momentum untuk menghadirkan narasi yang lebih adil, lengkap, dan tidak bias. Namun, ia mengingatkan agar proses ini melibatkan sejarawan secara akademis dan menghindari intervensi kepentingan tertentu.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap agar penulisan ulang sejarah dapat memperbaiki distorsi masa lalu dan memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan. Ia menyoroti potensi bias dalam penulisan sejarah yang selama ini didominasi oleh perspektif penguasa atau ideologi tertentu, sehingga mengabaikan kontribusi kelompok minoritas, daerah terpencil, atau tokoh yang tidak sejalan dengan pemerintah. Selain itu, Irfani juga menekankan pentingnya membangun kesadaran sejarah yang utuh bagi generasi muda. Baginya, sejarah adalah ilmu yang dinamis, yang terus berkembang seiring dengan metodologi baru, teknologi arsip digital, dan terbukanya dokumen-dokumen lama. Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa sejarah bangsa Indonesia perlu terus dikaji ulang dengan pendekatan yang lebih kritis dan beragam.

Kementerian Kebudayaan sendiri melalui Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyatakan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia sedang dalam proses pengerjaan oleh lebih dari 100 ahli sejarah dari berbagai universitas di Indonesia. Fadli Zon optimis bahwa proyek ini akan menghasilkan narasi yang lebih akurat dan komprehensif, dengan merevisi, menambahkan, atau meluruskan bagian-bagian sejarah berdasarkan hasil kajian para ahli. Meskipun demikian, DPR RI tetap menekankan perlunya transparansi dan keterlibatan publik dalam proses ini, untuk memastikan bahwa narasi sejarah yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebenaran dan keadilan.