Polda Bali Intensifkan Pemberantasan Premanisme Melalui Operasi Agung 2025

Kepolisian Daerah (Polda) Bali tengah menggencarkan Operasi Pekat Agung 2025, yang berlangsung selama sepekan penuh dari tanggal 5 hingga 12 Mei 2025. Operasi ini difokuskan untuk menekan angka premanisme dan berbagai bentuk penyakit masyarakat lainnya di wilayah hukum Bali.

Kombes Polisi Soelistjono, Karo Ops Polda Bali, menegaskan bahwa operasi ini menargetkan segala bentuk tindakan premanisme dan pelanggaran undang-undang yang terkait. Selain itu, Operasi Pekat Agung 2025 juga menyasar berbagai penyakit masyarakat lainnya yang meresahkan, seperti:

  • Perjudian
  • Minuman keras (miras)
  • Prostitusi terselubung
  • Geng motor
  • Penyalahgunaan narkotika
  • Kejahatan konvensional lainnya

Tak hanya itu, operasi ini juga memperluas jangkauannya untuk menindak kejahatan sosial berbasis digital, termasuk:

  • Penyebaran hoaks
  • Eksploitasi anak
  • Perdagangan orang

Tujuan utama dari Operasi Pekat Agung 2025 adalah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Bali, serta mewujudkan lingkungan yang bebas dari tindakan premanisme dan gangguan keamanan lainnya. Upaya ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk menjaga citra pariwisata Pulau Dewata.

Gubernur Bali, Wayan Koster, sebelumnya telah menyatakan penolakannya terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang meresahkan masyarakat. Menurutnya, ormas yang memiliki rekam jejak premanisme dapat mencoreng citra pariwisata Bali yang selama ini dijaga.

Koster menegaskan bahwa tindakan premanisme, meskipun berkedok organisasi, tidak dapat ditoleransi, terutama di wilayah Badung yang merupakan jantung pariwisata Bali. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk menjaga ruang publik dari perilaku liar yang dapat merusak citra daerah.

Operasi Pekat Agung 2025 ini juga selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam menertibkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan Bali yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat dan wisatawan.