Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp 25,8 triliun untuk merealisasikan program pembangunan 100 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan memerangi kemiskinan.

Dana tersebut merupakan bagian dari total anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU tahun 2026 yang mencapai Rp 32 triliun. Selain Sekolah Rakyat, alokasi anggaran juga akan digunakan untuk pembangunan fasilitas olahraga, pasar, dan peningkatan sarana pendidikan lainnya. Penjelasan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Maulidya Indah Junica, dalam sebuah forum konsultasi regional yang diadakan di Jakarta.

Maulidya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian PU untuk membangun minimal 100 Sekolah Rakyat setiap tahunnya. Bahkan, pada tahun 2025 ini, sekitar 65 Sekolah Rakyat dari target 100 sekolah telah siap untuk diresmikan oleh Presiden pada bulan Juli. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, dengan tujuan membuka peluang yang lebih besar bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan meningkatkan taraf hidup.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menambahkan bahwa setiap Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan seluas 6 hingga 10 hektare, lebih luas dari proyeksi awal yang hanya 5 hektare. Kementerian PU telah melakukan survei terhadap 135 lokasi potensial untuk pembangunan Sekolah Rakyat pada tahun 2026. Targetnya, pembangunan seluruh sekolah ini akan rampung pada bulan Juni 2026, sehingga pada bulan Juli 2026, para siswa yang saat ini ditampung sementara dapat segera memulai kegiatan belajar mengajar di gedung sekolah yang permanen.

Menteri Dody menekankan bahwa pendidikan merupakan salah satu jalur paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menyediakan akses pendidikan yang memadai, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai program pendidikan gratis yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin. Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi keluarga. Dengan demikian, diharapkan generasi muda Indonesia dapat memiliki bekal yang cukup untuk meraih masa depan yang lebih baik dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia. Pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya akan memberikan akses pendidikan yang lebih luas, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan potensi anak-anak Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat.