Pemerintah mengumumkan program bantuan tunjangan bulanan sebesar Rp 300.000 untuk ribuan guru honorer di seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan kabar baik ini dalam sebuah acara pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

"Presiden telah meluncurkan program bantuan khusus untuk guru honorer sebesar Rp 300.000 per bulan," ujar Abdul Mu’ti. Program ini menargetkan setidaknya 13.500 guru honorer di berbagai daerah di Indonesia.

Tunjangan ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer. Pemerintah memprioritaskan sektor pendidikan dalam lima tahun ke depan, dan tunjangan ini menjadi salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria penerima bantuan. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru honorer agar memenuhi syarat untuk menerima tunjangan ini. Berikut adalah kriteria yang harus dipenuhi guru honorer:

• Data Pokok Pendidikan (Dapodik): Guru honorer harus terdata dalam Dapodik Kemendikdasmen.
• Belum Sertifikasi: Prioritas diberikan kepada guru honorer yang belum memiliki sertifikasi pendidik.
• Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN): Kemendikdasmen akan memeriksa data guru honorer melalui DTSEN yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
• Nomor Induk Kependudukan (NIK): NIK guru honorer harus valid dan terverifikasi.
• Data Desil: Kemendikdasmen akan melihat data guru honorer dari Desil 1 hingga Desil 10 yang belum menerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan bahwa bantuan ini akan diberikan setiap bulan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para guru honorer yang selama ini telah berdedikasi dalam dunia pendidikan.