Infrastruktur Nasional Diprioritaskan untuk Ketahanan Pangan, Air, dan Pemerataan Ekonomi

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya untuk memfokuskan pembangunan infrastruktur pada penguatan ketahanan pangan dan air, serta pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam acara Konsultasi Regional (Konreg) 2025 yang diselenggarakan di Auditorium Kementerian PU, Jakarta. Forum tahunan ini menjadi bagian penting dari penyusunan program infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2026, dengan tema sentral "Penguatan Infrastruktur PU Mendukung Ketahanan Pangan dan Air serta Pertumbuhan Ekonomi Inklusif".

Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh pelosok negeri. Strategi utama pembangunan infrastruktur PU untuk periode 2025–2029 dirumuskan melalui pendekatan "PU608", yang berfokus pada tiga aspek utama:

  • Efisiensi Investasi: Dengan target Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kurang dari 6.
  • Pengentasan Kemiskinan: Menuju target 0 persen.
  • Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Sebesar 8 persen per tahun.

Kementerian PU memegang peranan krusial dalam pembangunan infrastruktur nasional, sehingga efisiensi di kementerian ini akan sangat menentukan ICOR nasional secara keseluruhan. Untuk mencapai swasembada pangan, Kementerian PU secara konsisten mendorong pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta pemanfaatan teknologi Infrastruktur Pertanian Hemat Air (IPHA). Selain itu, konektivitas antarwilayah juga ditingkatkan melalui proyek-proyek strategis seperti Jalan Tol Trans Sumatera dan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN).

Perluasan akses air minum aman dan sanitasi menjadi prioritas lain melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan fasilitas pengelolaan limbah terpadu. Bendungan juga memegang peranan penting, tidak hanya untuk irigasi dan pengendalian banjir, tetapi juga sebagai sumber energi terbarukan. Optimalisasi bendungan untuk energi terbarukan adalah bagian dari komitmen untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendorong bauran energi bersih.

Dalam upaya mendukung pengentasan kemiskinan, Kementerian PU juga membangun Sekolah Rakyat (SR) sebagai solusi pendidikan inklusif. Tahap pertama pembangunan 65 SR ditargetkan rampung pada Juni 2025 dan siap digunakan pada Juli 2025. Tahap kedua akan mencakup 135 lokasi dan ditargetkan selesai pada Juni 2026. Pendidikan dianggap sebagai cara paling efisien untuk mengurangi kemiskinan, dan Sekolah Rakyat diharapkan mampu mewujudkan target kemiskinan 0 persen.

Acara Konreg 2025 dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY menekankan pentingnya forum ini sebagai sarana strategis dalam mengorkestrasi pembangunan infrastruktur nasional. Konreg merupakan forum penting untuk menyusun rencana pembangunan ke depan, sekaligus mengevaluasi kualitas dan konektivitas pekerjaan yang telah dilakukan. Acara tersebut juga dihadiri oleh pejabat tinggi madya dan pratama dari berbagai unit di lingkungan Kementerian PU.

Fokus utama pembangunan infrastruktur adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air bersih, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan memberikan akses sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup.