Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, baru-baru ini menyampaikan kekhawatiran mendalam mengenai masa depan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan melalui kanal YouTube Kompas.com, Mahfud mengindikasikan adanya upaya sistematis dari pihak internal untuk menghentikan atau membubarkan Satgas BLBI.

"Saya khawatir ini nanti, ini tidak dilanjutkan karena ada indikasi-indikasi orang dalam juga membela agar (kasus perdata/satgas) BLBI ini dihapus. Dia sekarang menjabat tuh," ungkap Mahfud dalam acara tersebut. Meskipun enggan menyebutkan nama atau jabatan spesifik dari individu yang dimaksud, pernyataan ini menimbulkan spekulasi luas mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan atau upaya perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus BLBI.

Satgas BLBI sendiri dibentuk pada tahun 2021 dengan mandat yang jelas: mengembalikan aset negara yang berasal dari dana BLBI, dengan nilai yang mencapai Rp 110,45 triliun. Selama masa kepemimpinan Mahfud MD dan Sri Mulyani, satgas ini telah berhasil menyita aset senilai Rp 38,2 triliun hingga Juli 2024, yang kemudian dikembalikan ke kas negara. Keberhasilan ini menunjukkan betapa pentingnya peran satgas dalam upaya pemberantasan korupsi dan pengembalian aset negara.

Namun, dengan transisi pemerintahan ke era Presiden Prabowo Subianto, kinerja Satgas BLBI tampaknya mengalami perlambatan. Wacana pembentukan komite baru sebagai pengganti satgas juga mencuat, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan komitmen pemerintah dalam menuntaskan kasus BLBI. Mahfud MD sendiri menyatakan ketidakberdayaannya untuk berbuat banyak, mengingat dirinya telah berada di luar pemerintahan.

"Saya tidak tahu ya, terserah saja. Sudah bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab saya sudah selesai (karena sudah tidak menjabat)," ujarnya. Pernyataan ini mencerminkan rasa frustrasi dan kekhawatiran Mahfud terhadap kelanjutan upaya pengembalian aset negara yang telah dirintisnya.

Berikut adalah poin-poin utama yang perlu diperhatikan:

• Kekhawatiran Mahfud MD: Mantan Menko Polhukam ini khawatir Satgas BLBI akan dihentikan.
• Dugaan 'Orang Dalam': Mahfud mengindikasikan adanya pihak internal yang berupaya menghapus Satgas BLBI.
• Pembentukan Satgas BLBI: Satgas dibentuk pada 2021 untuk mengembalikan aset negara Rp 110,45 triliun.
• Pencapaian Satgas: Hingga Juli 2024, Satgas telah menyita Rp 38,2 triliun.
• Wacana Komite Baru: Pemerintah mewacanakan pembentukan komite baru sebagai pengganti Satgas BLBI.

Kasus BLBI merupakan salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Dana BLBI dikucurkan pada saat krisis moneter 1997-1998 untuk menyelamatkan perbankan nasional. Namun, sebagian besar dana tersebut diduga diselewengkan oleh para pemilik bank, sehingga menyebabkan kerugian negara yang sangat besar.

Upaya pengembalian aset BLBI telah menjadi agenda penting pemerintah selama bertahun-tahun. Pembentukan Satgas BLBI merupakan salah satu langkah konkret untuk menuntaskan kasus ini. Namun, dengan adanya indikasi upaya penghapusan satgas dari pihak internal, masa depan upaya pengembalian aset BLBI menjadi tidak pasti.

Publik berharap agar pemerintah tetap berkomitmen untuk menuntaskan kasus BLBI dan memastikan bahwa aset negara yang telah diselewengkan dapat dikembalikan sepenuhnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengembalian aset BLBI sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.