Koperasi Unit Desa: Antara Kejayaan Masa Lalu dan Tantangan Masa Depan

Koperasi Unit Desa (KUD) pernah menjadi tulang punggung ketahanan pangan Indonesia, khususnya dalam swasembada beras. Namun, kini banyak KUD yang tidak lagi aktif. Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menyoroti peran Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai salah satu faktor utama kemunduran ini.

Dalam sebuah seminar nasional di Universitas Padjadjaran, Bandung, Ferry Juliantono menyatakan bahwa intervensi IMF pada tahun 1998 memaksa pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari sektor pangan dan pertanian. Kebijakan ini, menurutnya, berdampak signifikan pada keberlangsungan KUD.

"Waktu itu IMF memaksa pemerintah Indonesia menarik peran negara dalam sektor pangan dan pertanian. Akibatnya, banyak KUD mati," ujarnya.

Ferry menjelaskan bahwa KUD yang semula fokus pada sektor produktif, banyak beralih menjadi koperasi simpan pinjam. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa koperasi simpan pinjam tetap relevan dalam menghadapi praktik rentenir dan pinjaman online dengan bunga tinggi. Data survei menunjukkan bahwa masyarakat menjadikan koperasi simpan pinjam sebagai alternatif utama setelah bank.

Koperasi Merah Putih: Harapan Baru untuk Koperasi Produktif

Pemerintah berupaya menghidupkan kembali semangat koperasi produktif melalui pembentukan Koperasi Merah Putih. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan koperasi yang tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam, tetapi juga terlibat dalam berbagai sektor produktif.

"Misalnya hasil panen hortikultura, peternakan, sampai perikanan akan dikelola oleh koperasi. Bahkan kita ingin koperasi masuk ke sektor sawit, tambang, dan memiliki pabrik sendiri," ungkap Ferry.

Ferry mencontohkan keberhasilan koperasi batik dan koperasi susu di masa lalu yang memiliki pabrik pengolahan sendiri. Ia berharap model ini dapat dihidupkan kembali agar koperasi dapat berkembang lebih besar.

Tantangan dan Upaya Kebangkitan KUD

Selain intervensi IMF, berbagai faktor lain juga berkontribusi pada kemunduran KUD, seperti:

• Lemahnya daya saing
• Praktik korupsi internal
• Ketergantungan pada subsidi pemerintah
• Kurangnya regenerasi dan inovasi

Pemerintah telah menunjuk Ferry Juliantono sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Tugas Ferry meliputi pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia, penyusunan kebijakan teknis, pendampingan usaha dan SDM, serta pengembangan rencana bisnis koperasi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga ditunjuk sebagai Ketua Satgas untuk mengkoordinasikan percepatan program ini. Pemerintah berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi kekuatan ekonomi produktif berbasis komunitas dan tidak bergantung pada bantuan.

"Saya dapat tugas yang sangat mulia, yaitu diminta Presiden sebagai Ketua Satgas untuk pembentukan Kopdes Merah Putih," ujar Zulhas.

Pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 30.000 Koperasi Merah Putih pada bulan ini. Diharapkan, inisiatif ini dapat membangkitkan kembali peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.