Gugatan KLH atas Banjir Jabodetabek: Langkah Efektif atau Sekadar Simbolis?

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berencana mengajukan gugatan perdata terhadap sejumlah pihak yang dianggap berkontribusi pada banjir besar yang melanda Jabodetabek beberapa waktu lalu. Langkah ini, diumumkan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq pasca-penyampaian surat paksaan pembongkaran mandiri kepada empat pihak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan DAS Bekasi. Namun, rencana tersebut disambut skeptis oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Walhi meragukan efektivitas gugatan tersebut dalam mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang.

Satrio Manggala, Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi, mengungkapkan keraguannya berdasarkan pengalaman sebelumnya. KLH, kata Satrio, telah beberapa kali menggugat perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan, namun kebakaran hutan masih terus terjadi. Menurutnya, pertanyaan kunci terletak pada efektivitas izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). "Apakah izin Amdal yang telah dimiliki secara sah menjamin tidak terjadinya pelanggaran dan dampak negatif? Sehingga menghilangkan kewenangan penindakan hukum dari otoritas terkait?" tanya Satrio dalam wawancara dengan Kompas.com pada Minggu (9/3/2025).

Satrio lebih lanjut menekankan maraknya kasus pelanggaran lingkungan oleh perusahaan yang telah mengantongi izin resmi. Ia menyatakan, banyak perusahaan yang beroperasi di luar ketentuan izin yang telah diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan izin Amdal saja tidak cukup menjamin kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Keberadaan izin, tampaknya, tidak menjadi jaminan bagi pencegahan pelanggaran.

Di sisi lain, Menteri Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya penegakan hukum di DAS Ciliwung dan DAS Bekasi, mengingat peran vital kedua DAS tersebut terhadap kehidupan masyarakat di hilirnya. Ia menekankan bahwa semua pihak harus bertanggung jawab dan patuh pada aturan lingkungan. Hanif menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya akan berhenti pada wacana, namun akan mengambil langkah nyata dan konkret untuk memulihkan kondisi lingkungan. Pernyataan ini menjadi penegasan penting atas komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah banjir dan kerusakan lingkungan di masa depan.

Namun, pertanyaan mengenai efektivitas gugatan KLH tetap menjadi sorotan. Apakah gugatan ini hanya akan menjadi langkah simbolis atau benar-benar mampu memberikan efek jera dan mencegah terulangnya bencana banjir di masa depan? Perlu pengawasan ketat dan implementasi hukum yang tegas untuk memastikan bahwa gugatan tersebut tidak hanya menjadi sebuah tindakan formalitas belaka, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam perubahan perilaku dan tata kelola lingkungan yang lebih baik.

Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Efektivitas Gugatan: Apakah gugatan KLH akan efektif mencegah terulangnya pelanggaran lingkungan?
• Peran Izin Amdal: Seberapa efektif izin Amdal dalam mencegah dampak negatif terhadap lingkungan?
• Penegakan Hukum: Bagaimana memastikan penegakan hukum yang tegas dan konsisten dalam kasus pelanggaran lingkungan?
• Tanggung Jawab Semua Pihak: Bagaimana melibatkan semua pihak untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan?
• Langkah Konkret: Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah untuk mencegah banjir di masa depan?