Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia, telah berjalan selama beberapa bulan sejak peluncurannya pada awal Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto bahkan sempat mengumumkan bahwa program ini telah menjangkau jutaan penerima manfaat. Namun, di balik klaim keberhasilan tersebut, terdapat serangkaian permasalahan yang perlu dievaluasi secara mendalam.

Kasus Keracunan Makanan

Salah satu isu yang paling mencuat adalah kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa setelah mengonsumsi hidangan dari program MBG. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa persentase siswa yang mengalami keracunan sangat kecil, insiden ini tetap menimbulkan kekhawatiran tentang standar keamanan pangan yang diterapkan. Beberapa kasus keracunan makanan yang terjadi:

• SDN Dukuh 3 (Januari 2025): Beberapa siswa mengeluhkan mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan yang berbau tidak sedap.
• Takalar, Sulawesi Selatan: Kasus keracunan juga terjadi di sebuah SD di wilayah Takalar.
• MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur: Puluhan siswa mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG.
• Bogor: Lebih dari 200 siswa menjadi korban keracunan makanan yang diduga mengandung bakteri E.coli dan Salmonella.

Lemahnya Sistem Keamanan Pangan

Para ahli gizi dan kesehatan masyarakat menyoroti pentingnya sistem keamanan pangan yang kuat untuk mencegah kasus keracunan massal. Mereka menekankan bahwa penanganan makanan yang buruk, terutama dalam aspek penyimpanan dan distribusi, dapat meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri dan kontaminasi. Selain itu, standar higienitas yang ketat juga harus diterapkan dalam proses pengadaan dan penyajian makanan.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu membangun sistem keamanan pangan nasional yang komprehensif, termasuk:

• Penerapan standar internasional atau pengawasan ketat oleh BPOM dan Dinas Kesehatan di setiap dapur, vendor, dan penyedia makanan.
• Sertifikasi resmi keamanan pangan bagi penyedia makanan yang ingin bergabung dalam program MBG.
• Audit dan inspeksi rutin ke setiap penyedia makanan.
• Publikasi laporan pelaksanaan MBG secara berkala, termasuk kasus-kasus keracunan.
• Penyediaan sistem pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

Aspek Finansial dan Lapangan Pekerjaan

Selain masalah keamanan pangan, program MBG juga menghadapi tantangan terkait aspek finansial dan lapangan pekerjaan. Salah satu mitra MBG bahkan terpaksa berhenti beroperasi karena belum dibayar oleh yayasan senilai hampir Rp 1 miliar. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim bahwa program MBG membutuhkan dana tambahan senilai Rp 50 triliun. BGN juga berencana membuka 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menciptakan 90 ribu lapangan pekerjaan baru.

Potensi Pemborosan

Ekonom dari FEB UGM menilai bahwa pembiayaan program MBG berpotensi membengkak dan berdampak pada pemangkasan anggaran di sektor lain. Ia menyarankan agar pemerintah melibatkan audit independen dan masyarakat dalam pengawasan untuk memastikan efektivitas anggaran.

Program MBG memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak. Namun, pemerintah perlu mengatasi berbagai permasalahan yang ada, seperti kasus keracunan makanan, lemahnya sistem keamanan pangan, dan potensi pemborosan anggaran, agar program ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.