Proyek pembangunan pabrik Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) yang dikembangkan oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, diduga menjadi target pemerasan. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa sejumlah oknum, yang diduga berasal dari organisasi masyarakat (ormas) dan pengusaha lokal, terlibat dalam upaya pemerasan tersebut.

Proyek pabrik kimia CA-EDC ini memiliki signifikansi strategis, tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Perpres ini, yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada 10 Februari 2025, menggarisbawahi pentingnya proyek ini bagi pengembangan industri kimia nasional.

Sebagai bagian dari PSN, proyek CA-EDC termasuk dalam Program Pengembangan Industri Kimia, bersama dengan proyek Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project. Program ini masuk dalam kategori prioritas nasional 5, menunjukkan bahwa meskipun penting, proyek ini bukan satu-satunya fokus utama pemerintah. Pengembangan program ini dijalankan oleh sektor swasta.

Isu dugaan pemerasan mencuat setelah viralnya sebuah video di platform X yang menunjukkan pertemuan antara oknum yang diduga terkait dengan Kadin Cilegon dan ormas setempat dengan perwakilan Chengda Engineering Co, kontraktor yang bertanggung jawab atas pembangunan pabrik CA-EDC. Dalam video tersebut, seorang individu yang mengenakan pakaian putih terdengar meminta sejumlah besar dana, mencapai Rp 5 triliun, dengan mengatasnamakan Kadin.

"Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas, Rp 5 triliun untuk Kadin, Rp 3 triliun untuk Kadin," ujar pria yang mengaku sebagai anggota Kadin Cilegon.

Merespons tuduhan tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim verifikasi untuk menyelidiki keluhan dan pernyataan yang berasal dari masyarakat Cilegon. Kadin berencana untuk bekerja sama dengan pemerintah, khususnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta aparat penegak hukum, untuk melakukan investigasi langsung di lapangan.

"Bahkan besok hari Rabu ya, itu Kadin bersama Gubernur Banten atau yang diutus, bersama BKPM dan juga penegak hukum akan melihat," kata Anindya.

Daftar Poin Penting:

• Proyek CA-EDC Chandra Asri: Proyek pembangunan pabrik kimia yang merupakan PSN.
• Dugaan Pemerasan: Laporan mengenai upaya pemerasan oleh oknum ormas dan pengusaha lokal.
• Perpres Nomor 12 Tahun 2025: Dasar hukum yang menetapkan proyek ini sebagai PSN.
• Keterlibatan Kadin: Tuduhan keterlibatan oknum Kadin Cilegon dalam upaya pemerasan.
• Respon Kadin Indonesia: Pembentukan tim verifikasi dan rencana investigasi lapangan.
• Keterlibatan Pemerintah: Rencana kerja sama dengan Kementerian Investasi dan BKPM.
• Investigasi Hukum: Potensi keterlibatan aparat penegak hukum dalam penyelidikan.

Kadin saat ini berusaha untuk melakukan upaya mediasi yang adil. Kadin akan mengumpulkan bukti bukti yang ada untuk memberikan keputusan yang adil.