Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan tengah mempertimbangkan pembebasan bea masuk untuk barang bawaan para jemaah haji. Inisiatif ini, yang mencakup barang pribadi dan oleh-oleh, bertujuan untuk meringankan beban finansial para jemaah yang baru kembali dari tanah suci.

Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea Cukai, Susila Brata, menjelaskan bahwa pembebasan ini didasarkan pada regulasi maskapai penerbangan terkait batasan jumlah barang bawaan penumpang, termasuk bagasi. Dengan demikian, jumlah barang yang dibebaskan bea masuknya akan disesuaikan dengan kapasitas maksimal yang diperbolehkan oleh maskapai.

Namun, usulan ini tidak luput dari perhatian dan sorotan dari berbagai pihak. Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Husni, mengingatkan pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terkait rencana pembebasan bea masuk ini. Ia menekankan pentingnya mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan negara.

Husni menyoroti potensi jemaah haji yang membawa barang berharga dalam jumlah berlebihan, seperti emas, dengan memanfaatkan celah pembebasan bea masuk. Ia memberikan contoh kasus di masa lalu di mana jemaah haji membawa perhiasan dalam jumlah signifikan yang dapat disalahgunakan untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, ia mendesak agar aturan terkait pembebasan bea masuk ini dikaji secara komprehensif dan diterapkan secara hati-hati untuk mencegah kerugian negara.

Usulan pembebasan bea masuk bagi jemaah haji ini masih dalam tahap pembahasan dan akan menjadi bagian dari revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pemerintah perlu mempertimbangkan semua aspek, termasuk potensi manfaat dan risiko, sebelum memutuskan untuk menerapkan kebijakan ini.

Berikut beberapa poin yang menjadi perhatian:

• Barang Pribadi dan Oleh-oleh: Pembebasan bea masuk direncanakan untuk barang pribadi dan oleh-oleh jemaah haji.
• Regulasi Maskapai: Jumlah barang yang dibebaskan akan disesuaikan dengan regulasi maskapai terkait batasan barang bawaan penumpang.
• Potensi Penyalahgunaan: Anggota DPR mengingatkan potensi penyalahgunaan, seperti membawa barang berharga dalam jumlah berlebihan.
• Kajian Mendalam: Pemerintah diminta untuk melakukan kajian mendalam sebelum menerapkan kebijakan ini.
• Revisi UU Haji dan Umrah: Usulan ini akan menjadi bagian dari revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.