Sebuah video viral yang memperlihatkan ambulans pembawa pasien terjebak di kubangan lumpur di Kalimantan Tengah (Kalteng) memicu perdebatan mengenai tanggung jawab perbaikan infrastruktur jalan. Lokasi kejadian, yang kemudian diidentifikasi sebagai Jalan Tumbang Salio di Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, menyoroti kondisi jalan yang memprihatinkan.

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menanggapi video tersebut dengan menjelaskan bahwa kewenangan perbaikan jalan terbagi berdasarkan tingkatan pemerintahan. Ia menyatakan bahwa jalan tempat ambulans itu terjebak merupakan jalan nasional, yang berada di bawah wewenang pemerintah pusat. "Kebetulan yang kemarin dilewati itu bukan jalan kami, itu jalan nasional, masyarakat harus tahu, jadi kami enggak bisa ikut campur," ujarnya kepada wartawan di Palangka Raya, Rabu (14/5/2025).

Meski mengakui bahwa lokasi jalan rusak tersebut berada di wilayah Kalteng, Agustiar menegaskan bahwa tanggung jawab pihaknya terbatas oleh kewenangan yang diatur dalam regulasi. Namun, ia menambahkan bahwa sebagai gubernur, dirinya dapat bertindak sebagai supervisor dan akan mengintervensi agar pembangunan jalan tersebut dapat dipercepat. "Itu wilayah kami, kami akui, kami tanggung jawab, (meski tak punya wewenang) gubernur (bisa) bertindak selaku supervisi, kami (tetap) intervensi (supaya pembangunan jalannya disegerakan)," kata Agustiar.

Agustiar juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak dan memberikan kritik yang membangun kepada pemerintah. Terkait jalan tersebut, pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk perbaikan. "Kami sudah berkoordinasi dengan yang punya wewenang, karena apapun yang terjadi di Kalteng ini selalu kami yang dikejar," pungkasnya.

Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pusat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil langkah proaktif dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mencari solusi atas permasalahan infrastruktur yang ada. Koordinasi ini diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan dan meningkatkan kualitas jalan di wilayah tersebut.

Tantangan dan Solusi Infrastruktur di Daerah Peristiwa ini menjadi pengingat akan tantangan infrastruktur yang masih dihadapi di banyak daerah di Indonesia. Kondisi jalan yang buruk tidak hanya menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan dan mengganggu pelayanan publik, seperti yang dialami oleh ambulans pembawa pasien tersebut. Pemerintah daerah dan pusat perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di seluruh pelosok negeri.

Peran Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Kritik yang membangun dari masyarakat sangat penting dalam mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan yang konstruktif. Dengan adanya dialog yang terbuka dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan permasalahan infrastruktur dapat diatasi dengan lebih efektif.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Infrastruktur Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam pengelolaan infrastruktur. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat mengenai program dan proyek pembangunan yang sedang berjalan. Dengan adanya transparansi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan kualitas infrastruktur merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya jalan yang baik, aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, akan semakin meningkat. Pemerintah daerah terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.

Kesimpulan Peristiwa ambulans yang terjebak di jalan berlumpur menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya infrastruktur yang memadai. Koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, partisipasi aktif masyarakat, serta transparansi dalam pengelolaan infrastruktur merupakan kunci untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia.