Projo Menilai Polemik Ijazah Jokowi Berlarut: Desakan kepada Megawati untuk Turut Serta Menenangkan Situasi

Polemik seputar legalitas ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat, memicu reaksi dari berbagai pihak. Relawan Pro Jokowi (Projo) menyuarakan pendapatnya terkait isu ini, khususnya menyoroti peran Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Projo berpendapat bahwa Megawati, sebagai tokoh senior dan pemimpin partai yang pernah mengusung Jokowi dalam berbagai pemilihan, memiliki kapasitas untuk meredakan polemik yang ada. Mereka menyayangkan mengapa Megawati tidak sejak lama menyerukan kepada pihak-pihak yang meragukan keabsahan ijazah Jokowi untuk menghentikan tuduhan tersebut. Projo meyakini bahwa tindakan hukum yang ditempuh Jokowi merupakan langkah terakhir setelah berbagai upaya pembuktian keaslian ijazah tidak diindahkan oleh para penuduh.

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa pelaporan kasus dugaan ijazah palsu ke ranah hukum adalah upaya terakhir. Sebelumnya, Jokowi dan pihak terkait telah berupaya memberikan klarifikasi dan menunjukkan bukti-bukti keaslian ijazah tersebut. Namun, upaya-upaya tersebut tidak mampu menghentikan tuduhan yang terus dilancarkan.

Berikut poin-poin penting yang disampaikan Budi Arie:

  • Motif di balik tuduhan: Projo menduga ada motif tersembunyi di balik tuduhan ijazah palsu. Proses hukum diharapkan dapat mengungkap motif tersebut, apakah didasari dendam, kepentingan ekonomi, atau alasan politik lainnya.
  • Peran Megawati: Projo menilai Megawati seharusnya dapat berperan aktif dalam menghentikan polemik ini. Sebagai partai yang pernah mencalonkan Jokowi sebagai kepala daerah dan presiden, PDIP tentu telah melalui proses verifikasi administratif yang ketat.
  • Kepentingan negara: Projo menekankan bahwa polemik ijazah ini bukan hanya masalah pribadi Jokowi, tetapi juga menyangkut kepentingan negara. Jokowi telah memimpin berbagai tingkatan pemerintahan, dari Kota Solo, DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden RI selama dua periode.

Budi Arie menambahkan, validasi persyaratan administrasi dan politik tentu telah dipenuhi secara patut sehingga Jokowi dapat menjadi kandidat dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. Projo memandang tuduhan ijazah palsu ini lebih dari sekadar upaya mendiskreditkan Jokowi. Negara perlu meluruskan tuduhan ini mengingat Jokowi pernah memimpin bangsa selama dua periode.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri sendiri sempat menyinggung polemik ijazah Jokowi dalam sebuah acara. Ia menyarankan agar pihak yang dipersoalkan ijazahnya untuk menunjukkan ijazah tersebut ke publik guna mengakhiri spekulasi yang berkembang. Pernyataan Megawati ini kemudian memicu berbagai interpretasi dan tanggapan dari berbagai kalangan.