Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengambil langkah strategis untuk mengamankan pasokan pangan nasional di masa depan, sekaligus merespons tekanan ekologis yang semakin meningkat. Salah satu langkah krusial yang diambil adalah ekspansi kawasan konservasi pesisir dan laut, dengan target mencapai 30 persen dari total wilayah perairan Indonesia.

Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menegaskan bahwa konservasi laut bukan hanya sekadar upaya melindungi keanekaragaman hayati. Lebih dari itu, konservasi merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pangan nasional dan stabilitas ekosistem laut. Mengingat pertumbuhan populasi global yang terus meningkat, kebutuhan akan sumber daya laut juga akan melonjak. Jika ekosistem laut tidak dipersiapkan dan dilindungi sejak dini, keseimbangan alam dapat terganggu secara signifikan.

Proyeksi menunjukkan bahwa populasi dunia akan mencapai 9,6 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal ini akan memicu peningkatan kebutuhan pangan hingga 70 persen, termasuk sumber pangan yang berasal dari laut. Oleh karena itu, perluasan kawasan konservasi laut dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam infrastruktur ekologis yang tidak dapat dibangun secara instan.

Target ambisius untuk mencapai 30 persen kawasan konservasi laut pada tahun 2045 sejalan dengan agenda global "Harmony with Nature", yang menekankan perlindungan keanekaragaman hayati laut pada tahun 2030. KKP meyakini bahwa pilihan yang ada saat ini adalah bertindak proaktif dengan menjaga ekosistem laut sejak dini, atau menghadapi konsekuensi kerusakan yang disebabkan oleh eksploitasi berlebihan tanpa upaya perbaikan.

Saat ini, Indonesia telah menetapkan 29,3 juta hektar sebagai kawasan konservasi laut, atau sekitar 9 persen dari total wilayah perairan. Untuk mencapai target 30 persen, Indonesia perlu menambahkan sekitar 68 juta hektar kawasan konservasi laut dalam dua dekade mendatang. KKP tengah menyusun peta jalan (roadmap) konservasi laut nasional dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal.

Menurut Direktur Eksekutif Coral Triangle Center (CTC), Rili Djohani, peta jalan ini mencakup beberapa aspek penting, seperti perencanaan terpadu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, penguatan regulasi, dan skema pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan, konservasi laut juga menjadi bagian integral dari strategi ekonomi biru yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) KKP 2025-2029. Konservasi laut diposisikan sebagai fondasi utama untuk ketahanan pangan, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan pengembangan ekonomi maritim yang berkelanjutan.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah persepsi publik terhadap konservasi laut. Sebagian masyarakat pesisir masih menganggap konservasi sebagai kebijakan yang eksklusif dan membatasi aktivitas mereka. Mereka juga merasa bahwa konservasi tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Padahal, masyarakat pesisir adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kerusakan lingkungan laut dan sekaligus pihak yang paling diuntungkan dari konservasi yang berhasil.

Untuk mengatasi tantangan ini, KKP berupaya mengadopsi pendekatan komunikasi yang lebih kontekstual. Alih-alih menyampaikan konservasi sebagai agenda nasional yang abstrak, dialog difokuskan pada manfaat konkret yang dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir, seperti peningkatan kesehatan laut dan peningkatan populasi ikan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat pesisir akan lebih memahami dan mendukung upaya konservasi laut.

KKP menyadari bahwa kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan konservasi laut. Saat ini, KKP sedang melakukan pemetaan wilayah potensial untuk konservasi, menilai dampak sosial dan ekonomi dari penetapan kawasan konservasi, dan menyusun mekanisme pembiayaan yang adil dan berkelanjutan.

Upaya-upaya yang tengah dilakukan KKP ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, melindungi keanekaragaman hayati laut, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.

Elemen Penting dalam Roadmap Konservasi Laut:

• Perencanaan terpadu
• Peningkatan kapasitas
• Pemanfaatan berkelanjutan
• Penguatan regulasi
• Skema pendanaan jangka panjang