Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengumumkan bahwa proses pengajuan aktivis buruh, Marsinah, sebagai pahlawan nasional tidak dapat diselesaikan pada tahun ini. Penundaan ini disebabkan oleh kompleksitas dan waktu yang dibutuhkan dalam melalui serangkaian tahapan evaluasi dan persetujuan yang telah ditetapkan.

Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Sosial, menjelaskan bahwa penetapan gelar pahlawan nasional memerlukan proses yang berjenjang dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga Dewan Gelar Kepahlawanan. Usulan tersebut harus melalui serangkaian diskusi dan penilaian di tingkat daerah sebelum diajukan ke tingkat nasional. Proses ini melibatkan tim penilai di tingkat kabupaten/kota, provinsi, Kementerian Sosial, hingga akhirnya sampai ke Dewan Gelar Kepahlawanan.

Menurut Gus Ipul, proses pengusulan biasanya memakan waktu antara satu hingga tiga tahun sejak pertama kali diajukan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan relevan, serta melakukan verifikasi terhadap kontribusi dan jasa-jasa tokoh yang diusulkan. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses ini juga membutuhkan waktu untuk koordinasi dan sinkronisasi.

Gus Ipul menekankan bahwa meskipun usulan Marsinah didukung oleh berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, proses formal tetap harus dilalui sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dukungan politik saja tidak cukup untuk mempercepat proses penetapan gelar pahlawan nasional.

Penundaan ini memberikan waktu tambahan bagi tim penilai untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap rekam jejak dan kontribusi Marsinah dalam memperjuangkan hak-hak buruh di Indonesia. Diharapkan, dengan adanya waktu tambahan ini, proses evaluasi dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan menghasilkan keputusan yang adil dan tepat.

Berikut adalah tahapan yang harus dilalui dalam proses pengajuan gelar pahlawan nasional:

• Pengusulan dari Masyarakat: Masyarakat dapat mengusulkan tokoh yang dianggap berjasa kepada negara.
• Diskusi di Tingkat Daerah: Usulan dibahas di tingkat kabupaten/kota oleh tim penilai daerah.
• Pengajuan ke Bupati/Wali Kota: Jika disetujui di tingkat kabupaten/kota, usulan diajukan ke bupati/wali kota.
• Pengajuan ke Gubernur: Bupati/wali kota kemudian mengajukan usulan ke gubernur.
• Pembentukan Tim di Tingkat Provinsi: Gubernur membentuk tim penilai di tingkat provinsi.
• Pengajuan ke Kementerian Sosial: Usulan dari provinsi diajukan ke Kementerian Sosial.
• Evaluasi oleh Kementerian Sosial: Kementerian Sosial melakukan evaluasi terhadap usulan.
• Pengajuan ke Dewan Gelar: Kementerian Sosial mengajukan usulan ke Dewan Gelar Kepahlawanan.
• Keputusan Presiden: Dewan Gelar memberikan rekomendasi kepada presiden, yang kemudian mengambil keputusan akhir.

Dengan demikian, meskipun ada harapan agar Marsinah segera diakui sebagai pahlawan nasional, proses yang panjang dan kompleks mengharuskan penundaan hingga tahun depan. Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan proses ini secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.