Konflik Pembangunan Jembatan Akses Cluster di Kota Baru Bekasi: Warga Tolak, Pengembang Kekeh

Proyek pembangunan perumahan cluster mewah di Kota Baru, Bekasi, menimbulkan konflik antara warga RW 14 dan PT Kotabaru Propertindo Perkasa, pengembang proyek tersebut. Perselisihan berpusat pada rencana pembangunan jembatan akses cluster yang oleh warga dianggap merugikan dan berpotensi menimbulkan masalah lingkungan dan infrastruktur. Ketegangan mencapai puncaknya ketika warga mendapati tanggul di wilayah mereka dibongkar untuk pembangunan jembatan tersebut, yang oleh pihak pengembang diklaim akibat longsor. Namun, warga RW 14 tegas membantah klaim tersebut dan menilai tindakan pembongkaran dilakukan tanpa izin.

Ketua RT 10/RW 14, Sugiarto, dalam video yang beredar luas, mengungkapkan kekesalannya atas tindakan sepihak PT Kotabaru Propertindo Perkasa. Ia menyebut alasan longsor sebagai pembenaran yang tidak masuk akal. Sebagai bentuk penolakan, warga RW 14 kemudian memperbaiki kembali tanggul yang telah dibongkar dan mencabut pondasi bambu yang telah dipasang oleh pekerja proyek. Aksi warga ini menunjukkan determinasi kuat untuk mempertahankan wilayah mereka dari dampak negatif pembangunan jembatan tersebut.

Ketua RW 14, Suryo, lebih lanjut menjelaskan berbagai dampak negatif yang dikhawatirkan warga akibat pembangunan jembatan. Menurutnya, pembangunan jembatan akan meningkatkan volume lalu lintas kendaraan di jalan yang selama ini sudah sering macet, terutama di jam sibuk pagi dan sore hari. Proyek perumahan yang terdiri dari 59 unit rumah diperkirakan akan menambah jumlah kendaraan yang melintas, memperparah kemacetan. Tidak hanya itu, Suryo juga menyoroti potensi peningkatan risiko banjir akibat pembangunan jembatan yang berdampak pada tanggul dan sistem drainase di wilayah tersebut. Pipa pembuangan air dari cluster juga dikhawatirkan akan menambah volume air di kali yang berdekatan, meningkatkan potensi banjir. Keberatan warga bukan hanya bersifat emosional, namun juga didasari pertimbangan teknis dan dampak lingkungan yang signifikan.

Suryo menambahkan bahwa PT Kotabaru Propertindo Perkasa sebenarnya memiliki opsi lain untuk membangun akses jalan cluster, meski membutuhkan pembebasan lahan dan biaya yang lebih tinggi. Pemilihan lokasi pembangunan jembatan di RW 14 dianggap sebagai upaya menghindari biaya tambahan yang seharusnya ditanggung oleh pengembang. Penolakan warga terhadap pembangunan jembatan bukan tanpa alasan, melainkan bentuk perlindungan terhadap kepentingan dan lingkungan masyarakat sekitar. Saat ini, aktivitas pembangunan jembatan telah dihentikan sementara, menunggu penyelesaian konflik antara warga dan pihak pengembang.

Peristiwa ini menyoroti pentingnya dialog dan musyawarah dalam setiap proyek pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Keengganan pihak pengembang untuk berdialog dan mencari solusi alternatif yang berkelanjutan, telah menimbulkan konflik yang berpotensi merugikan semua pihak. Perlu adanya mediasi dan solusi yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak, untuk memastikan pembangunan berjalan lancar tanpa mengorbankan kepentingan warga dan kelestarian lingkungan.

Dampak yang dikhawatirkan warga RW 14 akibat pembangunan jembatan:

• Peningkatan kemacetan lalu lintas
• Meningkatnya risiko banjir
• Gangguan keamanan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan
• Kerusakan infrastruktur dan lingkungan

Pihak berwenang diharapkan dapat menengahi konflik ini dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Penyelesaian konflik ini dapat menjadi contoh bagaimana pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.