Menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan dan pelayanan bagi kelompok rentan, terutama jemaah lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyerukan kepada pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan dan kenyamanan kelompok ini agar dapat menjalankan ibadah haji dengan khusyuk dan bermartabat.

"Pelayanan haji bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas masih menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian serius," ujar Puan Maharani. Ia menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak jemaah haji dari kelompok rentan terpenuhi, mulai dari fasilitas yang memadai hingga petugas yang terlatih khusus.

Data dari Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan bahwa jumlah jemaah haji lansia cukup signifikan, mencapai sekitar 22% dari total jemaah yang telah tiba di Tanah Suci. Angka ini menjadi pengingat akan pentingnya penyediaan layanan yang inklusif dan ramah lansia.

Sebagai respons terhadap kebutuhan ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah menyiapkan armada bus shalawat inklusif yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti:

• Akses tangga landai
• Ruang kursi roda
• Fasilitas keselamatan tambahan

Inisiatif ini diharapkan dapat memudahkan mobilitas jemaah lansia dan penyandang disabilitas dari hotel ke Masjidil Haram, sehingga mereka dapat mengikuti rangkaian ibadah haji dengan lebih nyaman.

Selain penyediaan fasilitas fisik, Puan Maharani juga menekankan pentingnya pelatihan khusus bagi petugas haji dalam menangani jemaah lansia. Ia mengusulkan kerja sama lintas kementerian, melibatkan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, untuk memastikan layanan haji inklusif yang komprehensif.

"Sinergi antar kementerian sangat penting untuk menciptakan penyelenggaraan haji yang baik bagi semua, termasuk lansia dan disabilitas," kata Puan. Ia juga mendorong pemerintah untuk menjalin komunikasi intensif dengan otoritas Arab Saudi agar infrastruktur publik di Mekkah dan Madinah semakin ramah terhadap kelompok rentan.

Lebih lanjut, Puan Maharani mengingatkan bahwa kesuksesan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari aspek teknis semata, tetapi juga dari perlindungan dan pelayanan yang diberikan kepada seluruh jemaah, khususnya mereka yang rentan. Ia berharap setiap jemaah haji dapat beribadah dengan tenang, aman, dan bermartabat, tanpa terkendala oleh keterbatasan fisik atau usia.

DPR RI akan terus mengawasi dan memberikan dukungan kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan haji, khususnya bagi kelompok rentan. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pihak, diharapkan penyelenggaraan haji tahun 2025 dapat berjalan sukses dan memberikan pengalaman spiritual yang tak terlupakan bagi seluruh jemaah.