Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara resmi mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 2,69 triliun. Dana ini diajukan khusus untuk mengawal dan memastikan keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan bahwa pengajuan ini didasari oleh kebutuhan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan komprehensif yang telah dirancang untuk mendukung program MBG. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Taruna menjelaskan bahwa BPOM memegang peranan penting dalam memastikan keamanan dan kualitas makanan yang akan disajikan dalam program tersebut. Koordinasi intensif telah dilakukan dengan Kementerian PPN/Bappenas serta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyelaraskan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga.

BPOM merencanakan 13 kegiatan strategis untuk mengawal program MBG, yang meliputi:

• Penyusunan dan penerapan strategi mitigasi risiko keamanan pangan.
• Kolaborasi dengan Universitas Pertahanan untuk memperkuat sumber daya manusia.
• Pelatihan intensif bagi para pengajar Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
• Pengawalan ketat terhadap keamanan pangan di setiap tahapan.
• Pengambilan dan pengujian sampel makanan secara berkala.
• Pengawasan terhadap rantai pasok dan distribusi makanan.
• Pertukaran data dan informasi dengan pihak-pihak terkait.

Taruna menjelaskan bahwa tambahan anggaran ini sangat krusial untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut secara optimal. BPOM menargetkan untuk melatih sebanyak 32.000 SPPI hingga Juni 2025, yang akan menjadi ujung tombak dalam memastikan implementasi program MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan yang ditetapkan.

Selain itu, BPOM juga telah menjalin kerjasama dengan BGN melalui 11 nota kesepahaman (MoU) yang mencakup berbagai aspek terkait program MBG. Dukungan terhadap penambahan anggaran ini juga datang dari Komisi IX DPR RI, yang pada tanggal 12 Februari lalu telah menyatakan persetujuannya terhadap keterlibatan BPOM dalam pengawalan keamanan pangan program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, turut memberikan dukungan terhadap usulan penambahan anggaran untuk BPOM. Dadan menyoroti pentingnya inspeksi rutin yang dilakukan BPOM ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Seiring dengan meningkatnya jumlah SPPG yang ditargetkan mencapai 30.000 unit, Dadan menekankan perlunya dukungan anggaran yang memadai agar BPOM dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan adanya dukungan anggaran yang memadai, diharapkan BPOM dapat menjalankan perannya secara optimal dalam memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disajikan dalam program makan bergizi gratis, sehingga tujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat dapat tercapai.