Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Bali menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengintegrasikan sistem pemesanan hotel oleh wisatawan ke dalam sistem data pemerintah. Langkah ini dipandang sebagai upaya positif untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan data wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata.

Ketua ASITA Bali, Putu Winastra, menekankan pentingnya integrasi data pemesanan akomodasi online dengan data keimigrasian dan sistem informasi Pemda. Menurutnya, hal ini akan mempermudah instansi pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap arus wisatawan yang masuk ke Bali. Winastra mencontohkan praktik di luar negeri, di mana wisatawan yang datang wajib menyertakan identitas lengkap, sehingga memudahkan proses identifikasi dan pelacakan.

"Integrasi data ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai jumlah wisatawan, pola perjalanan, dan preferensi mereka," ujar Winastra saat ditemui di Puspem Badung, Selasa (20/5/2025). "Dengan informasi yang akurat dan terkini, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan pariwisata, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan publik."

Winastra juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung yang melibatkan aparat desa dalam pendataan akomodasi wisata, termasuk penginapan yang belum terdata sebagai wajib pajak. Ia menilai peran kelian atau kepala lingkungan sangat penting dalam mengidentifikasi bangunan baru yang berpotensi menjadi akomodasi wisata.

"Pendataan oleh aparat desa dapat membantu pelaku usaha yang belum mengurus legalitas izin usahanya," jelas Winastra. "Pemerintah perlu terus mendorong pelaku usaha untuk membuat izin agar kegiatan usaha mereka dapat dikontrol dan memberikan kontribusi positif bagi pendapatan daerah."

Sebelumnya, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan keinginannya untuk menerapkan regulasi baru yang mengatur pemantauan pemesanan akomodasi online oleh wisatawan. Ia berharap setiap pemesanan kamar hotel dapat terlacak dan tercatat dalam sistem data Pemkab Badung. Sistem ini diharapkan dapat membantu pemerintah memantau pergerakan wisatawan di Bali dan memperoleh data yang valid terkait pendapatan daerah.

Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan pariwisata di Bali, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah.