Polemik pengajuan gelar pahlawan nasional bagi mantan Presiden Soeharto terus bergulir. Masinton Pasaribu, seorang aktivis 1998 dan juga Bupati Tapanuli Tengah, secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana tersebut.

"Sejarah itu dinamis. Pertimbangan pemberian gelar sebaiknya ditunda," ujarnya di Jakarta, Rabu (21/5/2025). Masinton mengajak rekan-rekan aktivis 98 untuk melakukan refleksi mendalam terkait implikasi pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia mempertanyakan status para aktivis reformasi jika Soeharto dinobatkan sebagai pahlawan.

"Jika Soeharto diberi gelar pahlawan, lalu bagaimana dengan aktivis yang berjuang untuk perubahan saat itu? Apakah perjuangan mereka dianggap sebagai pengkhianatan?" tanyanya retoris. Masinton, yang juga seorang politisi PDI-P, menekankan bahwa perjalanan sejarah Indonesia masih terus berlanjut hingga era reformasi saat ini.

Ia kembali menyerukan kepada para aktivis untuk mengingat bahwa gerakan reformasi 1998 lahir dari semangat memperjuangkan demokrasi dan perubahan di Indonesia. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa polemik pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sebaiknya tidak dilanjutkan.

Sebagaimana diketahui, nama Soeharto sedang dipertimbangkan untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional 2025. Usulan ini diajukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada bulan Maret lalu. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pengusulan tersebut dilakukan secara bertingkat, mulai dari daerah hingga pusat.

"Prosesnya memenuhi persyaratan yang ada. Harus ada tanda tangan dari Bupati dan Gubernur sebelum diajukan ke kami. Jadi, memang alurnya dari bawah," jelasnya.

Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto memang memicu pro dan kontra di masyarakat. Selama 30 tahun memimpin Indonesia, Soeharto dianggap memiliki sejumlah kebijakan yang kontroversial.

Menanggapi berbagai reaksi yang muncul, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pemerintah akan mendengarkan semua aspirasi, termasuk penolakan terhadap usulan tersebut. Pemerintah mengklaim selalu terbuka terhadap masukan dari masyarakat.

"Tentu saja, kami mendengarkan semua masukan. Ini adalah bagian dari proses. Semua aspirasi akan kami tampung dan pertimbangkan," ujarnya.

Pemerintah juga menegaskan akan mengikuti semua prosedur yang berlaku dalam proses pemberian gelar pahlawan nasional. Kritik dan saran dari masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan.

Poin-poin penting terkait wacana gelar pahlawan nasional untuk Soeharto:

• Usulan gelar pahlawan diajukan oleh Kemensos dan TP2GP.
• Proses pengusulan dilakukan secara bertingkat, dari daerah hingga pusat.
• Wacana ini memicu pro dan kontra di masyarakat.
• Pemerintah berjanji akan mendengarkan semua aspirasi dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Daftar Kebijakan Kontroversial Soeharto:

• Pembatasan kebebasan pers dan berekspresi.
• Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
• Pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
• Pemberlakuan Dwifungsi ABRI yang memberikan peran politik kepada militer.