Ribuan Calon ASN dan PPPK Demo Tolak Penundaan Pengangkatan

Penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024 memicu gelombang protes besar-besaran. Hari Senin, 10 Maret 2025, ribuan calon ASN dan PPPK menggelar demonstrasi di tiga titik strategis di Jakarta: Gedung DPR RI, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dan Istana Negara. Aksi yang dimulai pukul 08.30 WIB ini menuntut pemerintah mencabut surat edaran yang mengatur penundaan tersebut, dengan alasan penundaan tersebut mengancam masa depan sekitar 4 juta calon ASN dan PPPK.

Para demonstran menyampaikan tuntutannya secara tegas melalui spanduk dan orasi. Mereka merasa dirugikan oleh perubahan jadwal pengangkatan yang mendadak. Awalnya, peserta CPNS 2024 yang lolos seleksi dijadwalkan menerima Nomor Indentitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025. Sementara itu, peserta PPPK 2024 tahap 1 dan tahap 2 dijadwalkan diangkat pada Februari 2025 dan Juli 2025. Namun, pemerintah kemudian mengumumkan penundaan pengangkatan CPNS 2024 ke 1 Oktober 2025, dan PPPK ke 1 Maret 2026. Keputusan ini dinilai tidak transparan dan tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap para peserta seleksi yang telah berjuang keras dan menanti pengangkatan.

Pengamanan aksi demonstrasi ini dilakukan secara ketat oleh pihak kepolisian. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa sebanyak 894 personel dikerahkan untuk mengawal jalannya demonstrasi dan mengamankan arus lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi. Pihak kepolisian menghimbau agar para demonstran menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan damai, serta berkomitmen untuk mengamankan jalannya demonstrasi dengan pendekatan humanis. Rekayasa lalu lintas pun diberlakukan untuk mengantisipasi kepadatan dan potensi gangguan lalu lintas akibat demonstrasi tersebut. Pihak kepolisian juga memantau perkembangan situasi di lapangan untuk memastikan aksi berjalan kondusif.

Penundaan pengangkatan CASN dan PPPK ini sebelumnya diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, dalam rapat bersama Komisi II DPR pada Rabu, 5 Maret 2025. Beliau menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal dilakukan atas pertimbangan tertentu yang disampaikan pemerintah, meski alasan detail penundaan ini belum secara gamblang dijelaskan kepada publik. Ketidakjelasan informasi ini menambah kekhawatiran dan kemarahan para calon ASN dan PPPK yang merasa haknya terabaikan.

Demonstrasi ini menjadi cerminan dari keresahan dan tuntutan para calon ASN dan PPPK yang berharap pemerintah memberikan kejelasan dan kepastian terkait masa depan karir mereka. Ke depan, transparansi dan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan para calon ASN dan PPPK sangat diperlukan untuk mencegah potensi konflik dan memastikan proses pengangkatan berjalan adil dan tertib. Kejelasan alasan penundaan dan mekanisme penyelesaian yang transparan sangat diharapkan oleh semua pihak yang terlibat. Peristiwa ini juga menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk selalu mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap seluruh elemen masyarakat.