Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, memberikan pernyataan terkait status Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai kandidat tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2028. Dalam keterangannya, Menpora menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap konsep penyelenggaraan PON ke depan, termasuk mempertimbangkan keberlanjutan fasilitas yang akan dibangun.

"Arahan dari pemerintah pusat terkait PON Aceh-Sumut adalah melakukan evaluasi konsep PON secara keseluruhan," ujar Dito kepada awak media usai membuka acara PGAWC 2025 di Lombok Tengah, Kamis (22/05/2025). Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa kepastian NTB-NTT sebagai tuan rumah PON 2028 masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Menpora memahami aspirasi masyarakat NTB-NTT yang telah menerima tongkat estafet sebagai tuan rumah PON 2028 pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KONI sebelumnya. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tidak akan diambil terburu-buru tanpa mempertimbangkan implikasi jangka panjang.

"Kami sangat memahami bahwa NTB-NTT telah diberikan kepercayaan pada Rakernas KONI. Ke depan, kami akan merancang konsep yang berfokus pada keberlanjutan," jelasnya.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan bahwa investasi dalam pembangunan fasilitas olahraga tidak hanya bermanfaat selama penyelenggaraan PON, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat setelahnya. Untuk itu, Menpora berencana untuk melakukan diskusi intensif dengan Pemerintah Provinsi NTB dan NTT.

"Kita tidak ingin fasilitas yang dibangun hanya digunakan saat PON berlangsung, lalu terbengkalai setelahnya. Karena itu, kami akan duduk bersama dengan perwakilan NTB-NTT dan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik," tegas Dito.

Menpora menegaskan bahwa status NTB-NTT sebagai kandidat tuan rumah PON 2028 saat ini belum berubah. Namun, ia menekankan bahwa faktor keberlanjutan akan menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Pemerintah akan berupaya mencari model penyelenggaraan yang memastikan pemanfaatan fasilitas olahraga secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Beberapa poin yang menjadi perhatian pemerintah dalam mengevaluasi kesiapan NTB-NTT sebagai tuan rumah PON 2028 antara lain:

• Infrastruktur pendukung:
  • Ketersediaan dan kualitas venue pertandingan.
  • Aksesibilitas dan transportasi.
  • Akomodasi dan fasilitas pendukung lainnya.
• Anggaran dan pembiayaan:
  • Ketersediaan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan penyelenggaraan PON.
  • Model pembiayaan yang berkelanjutan.
• Dukungan masyarakat:
  • Keterlibatan aktif masyarakat dalam persiapan dan penyelenggaraan PON.
  • Dukungan dari pemerintah daerah dan pihak terkait.
• Keberlanjutan:
  • Rencana pemanfaatan fasilitas olahraga setelah PON.
  • Program pengembangan olahraga jangka panjang di NTB dan NTT.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pemerintah berharap dapat mengambil keputusan yang tepat dan memastikan penyelenggaraan PON 2028 memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi NTB, NTT, dan seluruh Indonesia.