Kabar mengenai potensi merger antara Grab Indonesia dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) semakin santer terdengar. Menanggapi hal ini, seorang ekonom terkemuka mendesak pemerintah untuk mengambil sikap proaktif dan berhati-hati, mengingat implikasi jangka panjangnya terhadap ekonomi digital Indonesia.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menekankan bahwa isu merger ini bukan sekadar persoalan bisnis semata, melainkan menyangkut kepentingan strategis negara dalam hal kedaulatan data dan struktur pasar. Menurutnya, GoTo, sebagai perusahaan dengan basis data ekonomi digital terbesar di Indonesia, merupakan simbol penting kedaulatan digital nasional.

"Pemerintah harus bertindak sebagai wasit yang aktif, bukan hanya sebagai penonton," tegas Josua. Ia menambahkan bahwa merger Grab-GoTo dapat menjadi sinyal peringatan bagi ekosistem startup lokal. Jika GoTo, yang selama ini dianggap sebagai simbol keberhasilan startup Indonesia, harus menyerah dan diambil alih atau bergabung dengan perusahaan asing, hal ini akan memperkuat dominasi asing di sektor digital strategis. Kondisi ini berpotensi memicu pesimisme di kalangan startup lokal terkait kemampuan mereka untuk bersaing secara mandiri tanpa dukungan atau proteksi kebijakan.

Josua menggarisbawahi sejumlah langkah strategis yang perlu diambil pemerintah jika merger ini benar-benar terjadi. Prioritas utama adalah memastikan regulasi yang kuat untuk melindungi data dan transaksi, sehingga data pengguna Indonesia tidak sepenuhnya dikuasai oleh entitas asing. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan opsi kebijakan seperti nasionalisasi sebagian atau golden share untuk mempertahankan kontrol atas aset digital strategis Indonesia.

Pakar perdagangan dari S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura, James Guild, juga berpendapat bahwa merger Grab-GoTo kemungkinan akan memicu resistensi di dalam negeri. GoTo dianggap sebagai proyek nasional yang signifikan, dan meskipun belum menghasilkan laba, kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam meningkatkan konsumsi dan mendukung perkembangan UMKM, sangat besar.

"Pada akhirnya, rencana merger ini akan berbenturan dengan fakta bahwa pemerintah Indonesia tidak ingin melihat GoTo dimiliki oleh perusahaan asing," ujar James.

Di sisi lain, Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam isu merger ini, karena hal tersebut merupakan bagian dari strategi bisnis masing-masing perusahaan. Namun, ia mendorong kedua belah pihak untuk bersikap transparan dan memberikan informasi yang jelas kepada publik.

Langkah Strategis Pemerintah Jika Merger Terjadi:

• Memastikan regulasi perlindungan data dan transaksi yang kuat.
• Mengeksplorasi opsi kebijakan nasionalisasi sebagian atau golden share.
• Memantau dampak merger terhadap ekosistem startup lokal.
• Mendorong transparansi dan keterbukaan informasi dari kedua perusahaan.

Dengan mengambil langkah-langkah strategis ini, pemerintah dapat melindungi kepentingan nasional dan memastikan bahwa ekonomi digital Indonesia tetap berdaulat dan kompetitif di tengah dinamika global yang terus berubah.