Praktik Curang MinyaKita: Penyelidikan Kasus Penipuan Takaran dan Pelanggaran Distribusi

Baru-baru ini, program minyak goreng subsidi pemerintah, MinyaKita, kembali menjadi sorotan publik menyusul beredarnya video yang memperlihatkan isi kemasan 1 liter hanya berisi 750 mililiter. Kejadian ini memicu investigasi menyeluruh terhadap praktik distribusi dan produksi MinyaKita, mengungkap serangkaian pelanggaran serius yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengambil langkah tegas untuk menindak pelaku usaha yang terbukti melakukan kecurangan.

Salah satu perusahaan yang menjadi fokus penyelidikan adalah PT NNI di Tangerang, Jawa Barat. Kemendag telah menetapkan lima dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ini:

• Kedaluwarsa Sertifikasi Produk: PT NNI masih memproduksi MinyaKita meskipun sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) telah habis masa berlakunya. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Izin Edar BPOM: Perusahaan tersebut tidak memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebuah persyaratan penting dalam produksi dan distribusi makanan.
• Ketiadaan KBLI: PT NNI juga tidak memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 82920, yang merupakan syarat wajib bagi perusahaan yang melakukan kegiatan pengepakan ulang minyak goreng.
• Pemalsuan Surat Rekomendasi: Lebih lanjut, PT NNI diduga memalsukan surat rekomendasi izin edar yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan.
• Isi Kemasan Tidak Sesuai: Temuan utama yang memicu kontroversi adalah produksi MinyaKita dengan takaran yang tidak sesuai dengan label kemasan, dengan harga jual yang lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kemendag telah melaporkan PT NNI kepada pihak kepolisian dan memastikan bahwa produk MinyaKita yang bermasalah tersebut sudah ditarik dari peredaran. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin ketersediaan MinyaKita dengan takaran yang sesuai dan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Sementara itu, investigasi terpisah yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menemukan dugaan serupa di beberapa perusahaan lain. Dalam inspeksi mendadak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, ditemukan MinyaKita dengan isi kemasan yang kurang dari 1 liter dan dijual di atas HET. Tiga perusahaan, yaitu PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestasi, terancam penutupan jika terbukti melakukan pelanggaran.

Bareskrim Polri turut serta dalam penyelidikan ini dan berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap distribusi minyak goreng di seluruh wilayah Indonesia untuk mencegah praktik curang serupa terulang kembali. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas dalam menjaga ketersediaan dan kualitas bahan pokok bagi masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadhan dimana kebutuhan masyarakat akan bahan pokok meningkat.

Pemerintah menekankan komitmennya untuk memastikan ketersediaan MinyaKita yang sesuai standar dan terjangkau bagi masyarakat. Langkah-langkah tegas akan terus dilakukan untuk menindak pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan merugikan konsumen.