Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, mencatatkan penurunan angka kemiskinan ekstrem yang signifikan, yaitu sebesar 3,24 persen. Guna menjaga tren positif ini dan mencegah masyarakat kembali terjerumus dalam kemiskinan ekstrem, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan.

Dalam kunjungannya ke Bangkalan, Khofifah menyampaikan bahwa bantuan sosial saja tidak cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah provinsi berupaya mengintegrasikan program bantuan dengan inisiatif pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi perempuan.

"Bantuan sosial itu penting, tetapi harus dibarengi dengan pemberdayaan. Kami memberikan modal usaha kepada perempuan pencari nafkah," ujarnya, menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi kaum perempuan di Bangkalan.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menjelaskan secara rinci dua program utama yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu:

• Putri Jawara: Program ini memberikan bantuan modal sebesar Rp 3 juta kepada perempuan pencari nafkah untuk memulai atau mengembangkan usaha.
• Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan): Melalui program ini, penerima manfaat akan menerima bantuan modal usaha sebesar Rp 2,5 juta.

Restu Novi Widiani menambahkan, penerima bantuan akan mendapatkan pendampingan intensif dari petugas khusus. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan modal usaha digunakan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penerima. Ia juga menjamin bahwa seluruh dana bantuan akan disalurkan langsung ke rekening penerima tanpa potongan apapun, menjamin transparansi dan akuntabilitas program.

Data menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Bangkalan telah membuahkan hasil. Pada tahun 2023, angka kemiskinan ekstrem mencapai 3,81 persen, namun berhasil ditekan menjadi 0,57 persen pada tahun 2024. Sementara itu, angka kemiskinan reguler juga mengalami penurunan dari 19,35 persen pada tahun 2023 menjadi 18,66 persen pada tahun 2024.

Selain program pemberdayaan perempuan, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan sosial lainnya, termasuk:

• Jaring Pengaman Sosial: 836 penerima
• Bantuan Anak Terlantar: 180 penerima
• Bantuan Lansia Terlantar: 180 penerima
• Bantuan Penyandang Disabilitas: 250 penerima