Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan menerima fasilitas pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp 3 miliar per koperasi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers usai rapat pembentukan Kopdes Merah Putih di Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa dana pinjaman ini bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan murni pinjaman bisnis yang akan dikembalikan dalam jangka waktu enam tahun. Proses pendirian koperasi ini mewajibkan setiap kepala desa untuk menyetorkan dana sebesar Rp 2,5 juta yang akan digunakan untuk biaya notaris. Dana untuk biaya notaris ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara modal koperasi sendiri berasal dari plafon pinjaman sebesar Rp 3 miliar yang diberikan oleh Himbara.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 39.639 desa telah melaksanakan musyawarah desa khusus (musdesus) sebagai salah satu syarat pendirian Kopdes Merah Putih. Pemerintah menargetkan seluruh musdesus dapat diselesaikan sebelum tanggal 31 Mei 2025. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menambahkan bahwa hingga 23 Mei 2025, sudah ada 40.000 desa yang telah menyelesaikan musdesus.

Budi Arie Setiadi juga menyoroti pencapaian Jawa Tengah sebagai wilayah dengan jumlah desa terbanyak yang telah menyelenggarakan musdesus. Dari total 8.563 desa di Jawa Tengah, sebanyak 7.564 desa telah menyelesaikan proses musdesus. Menteri Koperasi optimis bahwa target pembentukan 80.000 koperasi sebelum tanggal 12 Juli 2025 dapat tercapai. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk tidak ragu atau takut terhadap program Kopdes Merah Putih ini.

Program pembentukan Kopdes Merah Putih ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 27 Maret 2025. Dengan adanya dukungan pinjaman dari Himbara dan komitmen dari pemerintah, diharapkan Kopdes Merah Putih dapat menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa.