Kunjungan kerja Menteri Ketenagakerjaan ke perkebunan kelapa sawit FGV Holding Berhad di Pahang, Malaysia, menjadi momentum penting untuk meninjau langsung kondisi kerja dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam lawatannya pada hari Jumat, 23 Mei 2025, Menteri berkesempatan berdialog dengan para pekerja dan merasakan langsung proses panen kelapa sawit.

Salah satu fokus utama kunjungan adalah memastikan hak-hak PMI terlindungi dan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Menteri Ketenagakerjaan secara pribadi berinteraksi dengan Muttaqin, seorang PMI yang bekerja di perkebunan tersebut. Dalam dialog yang berlangsung hangat, Menteri menanyakan perihal kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, serta keamanan dan kenyamanan selama bekerja.

Muttaqin menyampaikan bahwa pekerjaannya sesuai dengan kontrak dan merasa aman selama bekerja. Dia juga mengapresiasi imbauan perusahaan untuk menyimpan salinan kontrak kerja di rumah, sebagai referensi jika terjadi masalah.

Meski demikian, Menteri Ketenagakerjaan tetap mengingatkan Muttaqin dan seluruh PMI untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk pelanggaran atau ketidaksesuaian kepada pihak berwenang. Ia menyarankan agar PMI segera melapor kepada supervisor di tempat kerja, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia, atau langsung ke Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 18.000 PMI yang bekerja di perkebunan sawit FGV Holding Berhad. Jumlah ini menunjukkan kontribusi signifikan PMI terhadap sektor perkebunan kelapa sawit di Malaysia.

Selain berdialog dengan para pekerja, Menteri Ketenagakerjaan juga menyempatkan diri untuk mencoba memanen kelapa sawit. Pengalaman ini memberikan gambaran langsung mengenai kompleksitas dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Menteri berkelakar bahwa memanen kelapa sawit membutuhkan keahlian khusus, dan tidak semudah yang dibayangkan.

Kunjungan ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak PMI dan memastikan kondisi kerja yang layak di luar negeri. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk perusahaan perkebunan dan KBRI, untuk memastikan kesejahteraan PMI terlindungi.