Pemerintah Suriah memberikan respons positif terhadap keputusan pemerintahan Presiden Donald Trump yang secara resmi mencabut sanksi ekonomi terhadap negara tersebut. Langkah ini dipandang sebagai awal mula pemulihan Suriah pasca konflik berkepanjangan.

Kementerian Luar Negeri Suriah dalam pernyataannya menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil oleh Amerika Serikat. Mereka meyakini bahwa pencabutan sanksi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun akan memberikan dampak positif bagi pemulihan ekonomi dan kemanusiaan di Suriah. Keputusan ini diambil setelah Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengumumkan secara resmi kebijakan tersebut, mengikuti pernyataan mengejutkan dari Presiden Trump saat kunjungan ke Timur Tengah.

Perubahan kebijakan AS ini merupakan langkah signifikan setelah terjadinya perubahan kepemimpinan di Suriah. Jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada akhir tahun sebelumnya membuka peluang baru bagi investasi dan pembangunan kembali di negara tersebut. Kementerian Luar Negeri Suriah menekankan bahwa langkah ini merupakan langkah penting dalam meringankan beban kemanusiaan dan ekonomi yang dialami oleh rakyat Suriah.

Namun, pencabutan sanksi ini juga disertai dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemerintah baru Suriah. Menurut Departemen Keuangan AS, Suriah harus memastikan bahwa wilayahnya tidak digunakan sebagai tempat berlindung bagi organisasi teroris dan memberikan jaminan keamanan bagi kelompok minoritas agama dan etnis.

Departemen Luar Negeri AS juga memberikan kelonggaran bagi mitra dan sekutu asing untuk berpartisipasi dalam proses rekonstruksi Suriah. Hal ini membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan internasional untuk berinvestasi dan berbisnis di negara tersebut.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menjelaskan bahwa kelonggaran ini bertujuan untuk memfasilitasi penyediaan layanan dasar seperti listrik, energi, air, dan sanitasi, serta memungkinkan respons kemanusiaan yang lebih efektif di seluruh wilayah Suriah. Otorisasi tersebut mencakup investasi baru, layanan keuangan, dan transaksi yang melibatkan produk minyak bumi Suriah.

Rubio menambahkan bahwa tindakan ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan visi presiden tentang hubungan baru antara Suriah dan Amerika Serikat. Selama konflik sipil yang berlangsung selama 14 tahun, AS memberlakukan pembatasan ketat terhadap transaksi keuangan dengan Suriah. Sebelumnya, Washington menegaskan akan menggunakan sanksi untuk menghukum pihak-pihak yang terlibat dalam rekonstruksi selama pemerintahan Assad masih berkuasa.

Pemerintahan baru Suriah, yang terbentuk setelah penggulingan rezim Assad oleh kelompok pemberontak, berupaya untuk membangun kembali hubungan dengan negara-negara Barat dan mendorong pencabutan sanksi. Upaya ini membuahkan hasil dengan dicabutnya sanksi ekonomi oleh AS, yang diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan pembangunan kembali Suriah.