Kondisi demografi Korea Selatan berada di titik mengkhawatirkan dengan tingkat kesuburan (Total Fertility Rate) yang terus merosot jauh di bawah angka ideal. Pemerintah Negeri Ginseng berupaya keras untuk mendongkrak angka kelahiran yang terus menurun. Berbagai kebijakan telah ditempuh, termasuk pemberian insentif finansial bagi keluarga yang memiliki anak. Namun, upaya-upaya tersebut tampaknya belum membuahkan hasil signifikan, dan angka pernikahan pun dilaporkan mengalami penurunan.

Merespons situasi ini, pemerintah Korea Selatan mengambil langkah ekstrem dengan menawarkan insentif tunai sebesar 14.000 dolar AS atau sekitar 200 juta rupiah bagi warga yang memutuskan untuk menikah. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban finansial yang seringkali menjadi pertimbangan utama bagi pasangan muda untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

Program insentif pernikahan ini mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari biaya kencan pertama, biaya pertunangan, hingga biaya bulan madu. Pemerintah berharap, dengan adanya bantuan ini, generasi muda Korea Selatan akan lebih termotivasi untuk membangun keluarga.

Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Beberapa pengamat menilai bahwa insentif finansial jangka pendek ini tidak akan mampu mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan rendahnya angka pernikahan, seperti masalah ekonomi, tekanan sosial, dan kesulitan mencari pekerjaan yang layak.

Pemerintah daerah pun turut berupaya untuk meningkatkan angka pernikahan di wilayah masing-masing. Di Distrik Saha, Busan, pemerintah setempat menjanjikan pembayaran hingga 20 juta won kepada pasangan yang menikah setelah mengikuti program perjodohan yang diselenggarakan oleh distrik tersebut. Insentif tambahan yang diberikan meliputi biaya kencan sebesar 500.000 won, biaya pertemuan pertunangan sebesar 1 juta won, dan subsidi perjalanan sebesar 10 juta won.

Seorang pejabat distrik menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan kependudukan untuk mengatasi krisis angka kelahiran rendah dan penurunan populasi di wilayah tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada pasangan yang menerima pembayaran penuh.

Inisiatif serupa juga diluncurkan oleh pemerintah daerah lain di seluruh Korea Selatan. Di Geochang, Provinsi Gyeongsang Selatan, pasangan pengantin baru berusia 19 hingga 45 tahun yang telah tinggal di daerah tersebut selama lebih dari tiga bulan akan menerima 600.000 won per tahun selama tiga tahun.

Pemerintah Korea Selatan menyadari bahwa krisis demografi ini merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan angka pernikahan dan kelahiran, termasuk pemberian insentif finansial, peningkatan lapangan kerja, dan perubahan budaya yang lebih mendukung pembentukan keluarga. Namun, tantangan yang dihadapi sangat besar, dan diperlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini.